Debat Capres Pertama: Membaca Polarisasi Representasi Petahana Vs Penantang

Gaya bicaranya meliuk-liuk, basa-basi tentang potret pemerataan pembangunan belum tercapai, kasus-kasus pembatasan kebebasan berekspresi terjadi secara spasial, dan terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang belum selesai berkaitan penegakan hukum dan HAM, yang melibatkan capres nomor urut satu.

Lontaran pemikiran progresif Anies Baswedan menjadikan suasana debat dinamis, dan menarik. Ganjar melengkapi dinamika suasana pada saat beresonansi dengan Prabowo soal kasus hukum dan HAM.

Kritik Anies Baswedan tentang demokrasi setengah hati dan politisasi hukum untuk mempertahankan kekuasaan rezim Jokowi memantik emosi Prabowo.

Menteri Pertahanan tersebut memandang Anies Baswedan tidak selayaknya mengkritisi dan menertawakan kekuasaan petahana karena capres urut satu ini mendapatkan manfaat atas kekuasaan rezim Jokowi.

“Kalau Presiden Jokowi otoriter, mas Anies tidak bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta," kata Prabowo.

Prabowo mengekspresikan sikap superioritas terhadap Anies Baswedan. Jabatan gubernur tersebut diraih atas jasa Prabowo dan partainya. Karena itu, Prabowo tampak jengah dengan sikap Anies Baswedan yang notabene sebagai politisi yunior.

Sebagai ekspresi sikap kecewa dan marah, Prabowo membuat gerakan kuda-kuda pencak silat yang dikonotasikan sebagai joget gemoy.

Perdebatan antara senior dan yunior tersebut membongkar profil karakter personal capres.
Prabowo sangat resisten dengan kritik yang berkaitan petahana dan terhadap dirinya.

Sementara Anies Baswedan sangat nyaman dengan gagasan kritis untuk mencapai suksesi kekuasaan.

Ganjar Pranowo memanfaatkan rivalitas dua capres tersebut. Ganjar berharap bisa memanfaatkan rempah-rempah energi kekuasaan petahana dengan sikap pasif terhadap kelemahan rezim Jokowi.

Sebaliknya Ganjar berharap ada muntahan energi dari pendukung Anies Baswedan dengan menunjukkan sikap yang proporsional terhadap teman almamater di kampus UGM.

Gambaran polarisasi kekuasaan itu sangat strategis bagi calon pemilih untuk pertimbangan menentukan pilihan.

Apakah memilih capres yang mengusung perubahan, atau sebaliknya memilih capres yang membawa misi status quo kekuasaan.

Dinamika dari panggung debat ini perlu dieksplorasi sebagai bintik-bintik asa untuk menciptakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber).

Prinsip luber itu perlu ditopang oleh profesionalisme penyelenggara Pemilu 2024, baik perangkat pemilihan yang bernaung pada KPU maupun infrastruktur pendukung yang mendukung pelaksanaan, keamanan dan kelancaran pemilihan seperti institutui TNI dan Polri.

Sikap fairplay juga perlu menjadi amunisi untuk terselenggaranya pesta demokrasi dari para capres dan cawapres yang menjadi aparatus negara.

Mereka sebagai kompetitor perlu memosisikan diri sebagai pemain politik, bukan regulator dan eksekutor regulasi permainan politik dalam pemilihan presiden.