Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Sebut Kebijakan Energi Tidak Harus Ikuti Kemauan Negara Lain

Kompas.com - 14/12/2023, 15:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berpandangan, kebijakan energi Indonesia semestinya tidak harus mengikuti kebijakan yang digunakan oleh negara lain.

Ganjar menyatakan, kebijakan energi Indonesia haruslah sesuai dengan apa yang terjadi di negara ini, bukan mengikuti kemauan negara lain.

"Maka yang konsultan energi, roadmap kita tidak harus ikuti maunya negara lain. Kita mesti ukur baju badan sendiri, jangan badan orang lain. Begitu fit baju kita, maka kita bisa menggandeng orang lain," kata Ganjar dalam dialog dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, Kamis (14/12/2023).

Baca juga: Visi-Misi Anies, Prabowo, dan Ganjar dalam Debat Perdana Pemilu 2024

Ganjar mengakui bahwa dunia internasional mempertanyakan komitmen seluruh negara terhadap perubahan iklim, termasuk transisi energi.

Namun, ia berpendapat bahwa harus ada kajian yang matang terkait kebijakan transisi energi yang bakal diambil.

"Stepping-nya seperti apa, pilihan mana dari transisi itu yang mau kita lakukan, apakah langsung pada teknologi-teknologi yang hari ini diimpikan, atau kah kita akan melompat dengan batu lompatan yang kita miliki," kata Ganjar.

Ia mencontohkan, Indonesia bisa langsung masuk pada penggunaan teknologi baterai. Tapi pada saat yang sama, Indonesia juga punya sumber energi lain seperti geothermal, angin, maupun gas, yang menurutnya, belum optimal digunakan.

Baca juga: Kritik Anies dan Ganjar, PAN Sebut Hanya Prabowo yang Tegas Lanjutkan Program Jokowi

"Menurut saya ini menjadi stepping yang penting untuk kita hitung bersama-sama sebagai negara kaya yang seharusnya mampu," ujar Ganjar.

Politikus PDI-P ini berpandangan, peran konsultan penting di dalam mengurai dan mencari solusi terkait hal ini.

Apalagi, negara-negara juga dituntut untuk lebih menerapkan ekonomi biru dan ekonomi hijau yang lebih ramah terhadap lingkungan.

"Emang kalau kita mau transisi ke energi hijau, Bapak Ibu, duit kita cukup? Tidak. Bagaimana kita melihat cara negara-negara yang lain berkembang mereka punya kulturnya sendiri, caranya sendiri, kekuatannya sendiri," kata Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com