Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Pekan Dugaan Data Pemilih Bocor, KPU: Masih Penyelidikan oleh Mabes Polri

Kompas.com - 13/12/2023, 13:39 WIB
Vitorio Mantalean,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku belum bisa menyimpulkan dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 apakah memang bersumber dari data mereka atau bukan.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, menyebut bahwa pihaknya masih berkoordinasi lintas lembaga setelah 2 pekan dugaan kebocoran itu mengemuka.

"Beberapa hari lalu kami sudah melakukan koordinasi di Oakwood antara BIN, BSSN, dan (Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim) Mabes Polri, dan menyimpulkan bahwa saat ini sedang kerja-kerja investigasi oleh Mabes," kata Betty kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).

"Belum bisa disimpulkan apakah itu data KPU atau bukan, apakah itu data KPU yang bocor atau bukan," ia melanjutkan.

Baca juga: Debat Capres Sengit, KPU: Pertanyaan Orisinil, Tidak Di-setting, Jawabannya Lugas

Eks Ketua KPU DKI Jakarta itu menyinggung bahwa pihaknya langsung berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) setelah dugaan kebocoran data mencuat.

BSSN berperan melakukan mitigasi, sedangkan Polri fokus menginvestigasi dan melakukan BAP (berita acara pemeriksaan).

Betty mengeklaim ada upaya peningkatan keamanan pada semua aplikasi kepemiluan KPU serta pengecekan rutin terhadap semua aplikasi itu.

"Yang pasti kita sudah lebih aware, lebih kuat, karena semua lembaga dalam hal ini turut membantu KPU, dan kami apresiasi atas kerja-kerja BSSN dan BIN dan juga Mabes untuk mencari solusi, dugaan, kebocoran data pemilih ini," kata dia.

Baca juga: KPU DKI: 22.871 ODGJ di Jakarta Masuk dalam DPT Pemilu 2024

Betty berujar, diperlukan waktu yang belum bisa diketahui untuk menyimpulkan hasil investigasi yang dikerjakan polisi, termasuk mencari tahu siapa peretasnya jika memang data KPU yang diretas.

"KPU sendiri belum bisa komentar apa-apa karena kami menghargai mereka kerja sampai kemudian menemukan hasilnya. BSSN mitigasi, Mabes Polri melakukan investigasi, sejauh apa bocornya, apakah betul itu bocor atau nggak, dan apa saja yang bisa dilakukan oleh KPU RI," jelas Betty.

Sebelumnya diberitakan, peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs KPU RI.

"Jimbo" membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil ia peroleh, melalui salah satu unggahan di situs BreachForums yang kerap digunakan untuk jual-beli hasil peretasan.

Di dalam data yang "bocor" itu, "Jimbo" mendapatkan data pribadi seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta TPS.

Data-data itu dijual dengan harga 74.000 dollar Amerika atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan.

Dalam unggahan itu, "Jimbo" juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com