Salin Artikel

Dua Pekan Dugaan Data Pemilih Bocor, KPU: Masih Penyelidikan oleh Mabes Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku belum bisa menyimpulkan dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 apakah memang bersumber dari data mereka atau bukan.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, menyebut bahwa pihaknya masih berkoordinasi lintas lembaga setelah 2 pekan dugaan kebocoran itu mengemuka.

"Beberapa hari lalu kami sudah melakukan koordinasi di Oakwood antara BIN, BSSN, dan (Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim) Mabes Polri, dan menyimpulkan bahwa saat ini sedang kerja-kerja investigasi oleh Mabes," kata Betty kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).

"Belum bisa disimpulkan apakah itu data KPU atau bukan, apakah itu data KPU yang bocor atau bukan," ia melanjutkan.

Eks Ketua KPU DKI Jakarta itu menyinggung bahwa pihaknya langsung berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) setelah dugaan kebocoran data mencuat.

BSSN berperan melakukan mitigasi, sedangkan Polri fokus menginvestigasi dan melakukan BAP (berita acara pemeriksaan).

Betty mengeklaim ada upaya peningkatan keamanan pada semua aplikasi kepemiluan KPU serta pengecekan rutin terhadap semua aplikasi itu.

"Yang pasti kita sudah lebih aware, lebih kuat, karena semua lembaga dalam hal ini turut membantu KPU, dan kami apresiasi atas kerja-kerja BSSN dan BIN dan juga Mabes untuk mencari solusi, dugaan, kebocoran data pemilih ini," kata dia.

Betty berujar, diperlukan waktu yang belum bisa diketahui untuk menyimpulkan hasil investigasi yang dikerjakan polisi, termasuk mencari tahu siapa peretasnya jika memang data KPU yang diretas.

"KPU sendiri belum bisa komentar apa-apa karena kami menghargai mereka kerja sampai kemudian menemukan hasilnya. BSSN mitigasi, Mabes Polri melakukan investigasi, sejauh apa bocornya, apakah betul itu bocor atau nggak, dan apa saja yang bisa dilakukan oleh KPU RI," jelas Betty.

Sebelumnya diberitakan, peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs KPU RI.

"Jimbo" membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil ia peroleh, melalui salah satu unggahan di situs BreachForums yang kerap digunakan untuk jual-beli hasil peretasan.

Di dalam data yang "bocor" itu, "Jimbo" mendapatkan data pribadi seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta TPS.

Data-data itu dijual dengan harga 74.000 dollar Amerika atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan.

Dalam unggahan itu, "Jimbo" juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/13/13393031/dua-pekan-dugaan-data-pemilih-bocor-kpu-masih-penyelidikan-oleh-mabes-polri

Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke