Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Brigjen Johnny Edison Isir, Kapolda Papua Barat Baru yang Pernah Jadi Ajudan Jokowi

Kompas.com - 08/12/2023, 13:42 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Johnny Edison Isir untuk menjadi Kapolda Papua Barat.

Penunjukan itu berdasarkan surat telegram dengan nomor ST/2750/XII/KEP./2023 yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri pada 7 September 2023.

"Mutasi hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Pergantian dilakukan kepada personel memasuki masa purna bakti. Lalu ada promosi, menambah pengalaman tugas tour of duty dan tour of area," ucap Irjen Dedi kepada wartawan, Kamis (7/12/2023) malam.

Baca juga: Kapolri Mutasi 535 Personel, di Antaranya 5 Kapolda

Brigjen Johnny menggantikan Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat.

Sebab, Irjen Daniel mendapat tugas baru untuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTT).

Sebelum penunjukkan ini, Johnny sebelumnya bertugas sebagai Karojianstra Sops Polri.

Dilansir dari Tribun Papua Barat, Johnny merupakan putra asli Papua kelahiran Jayapura, 7 Juni 1975.

Lulusan Akademi Polisi (Akpol) tahun 1996 ini juga pernah mengemban jabatan sebagai ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2017.

Baca juga: Mutasi Polri, Polisi yang Terseret Kasus Sambo Kembali Dapat Jabatan

Selain itu, Johnny merupakan lulusan terbaik Akpol 1996. Atas prestasinya ini, ia menjadi anak asli Papua pertama yang meraih penghargaan Adhi Makayasa.

Semasa karirnya, ia kerap mengemban jabatan penting di bidang reserse. Ia pernah menjadi Kapolsek Karangpilang Polres Surabaya Selatan tahun 2003-2005.

Putra asli Papua ini pernah menjadi Kapolres di empat daerah berbeda yakni Kapolres Jayawijaya Tahun 2013-2014, Kapolres Manokwari Tahun 2014-2016, Kapolrestabes Medan Tahun 2019-2020, dan Kapolrestabes Surabaya periode 2020-2021.

Di tahun 2021-2023, ia menjabat Wakapolda Sulawesi Utara. Mulai awal tahun, ia sempat menjadi Karojianstra Sops Polri sejak awal tahun hingga per 7 Desember 2023 dipromosikan menjadi Kapolda Papua Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani 'Cawe-cawe' Presiden

"Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden

Nasional
Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Nasional
Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Nasional
Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Nasional
Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Nasional
Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com