Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhan Jelaskan Alasan Anggaran Pertahanan Naik 5 Miliar Dollar AS, Sudah Diproses Lama dan Berkaitan Situasi Geopolitik

Kompas.com - 06/12/2023, 16:00 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI menjelaskan alasan anggaran pertahanan naik hingga 5 miliar dollar Amerika Serikat, yang bersumber dari pinjaman luar negeri (PLN).

Diketahui, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan informasi kepada publik bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui untuk menambah alokasi PLN tahun 2020-2024 untuk Kemenhan sebesar 5 miliar dollar AS.

Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan Brigjen Edwin Adrian Sumantha melalui keterangan tertulis menjelaskan, penambahan anggaran itu bukan terjadi secara tiba-tiba.

“Hal ini sudah melalui proses yang cukup lama. Kemudian dengan dinamika situasi geopolitik dan geostrategis di tingkat regional dan global yang berubah sangat cepat sejak setahun terakhir, di mana perubahan situasi geopolitik dan geostrategis tersebut sangat berpotensi menimbulkan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara Indonesia,” kata Edwin, Rabu (6/12/2023).

Baca juga: Ditanya Urgensi Anggaran Pertahanan Naik, Jokowi: Tanyakan ke Menhan

Oleh karena itu, sebut Edwin, pemerintah memandang penting secepatnya mengambil langkah meningkatkan kekuatan dan kesiapan TNI agar mampu menjaga kedaulatan negara.

Pada 2022, alokasi PLN Kemenhan sesuai yang tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah (DRPLN-JM) tahun 2020-2024 adalah sebesar 20,75 miliar dollar AS.

“Pada perkembangannya, dalam revisi ketiga DRPLN pada tanggal 27 Desember 2022, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menerbitkan komitmen tambahan alokasi sebesar 4,99 miliar dollar AS sehingga alokasi PLN berubah menjadi 25,75 miliar dollar AS,” tulis Kemenhan RI.

Selanjutnya, revisi keempat pada 16 Mei 2023, DRPLN kembali memperoleh komitmen yang diterbitkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk tambahan alokasi sebesar 8,72 miliar dollar AS sehingga alokasi PLN otomatis naik menjadi 34,46 miliar dollar AS.

“Dari alokasi PLN sebesar 34,46 miliar dollar AS tersebut, Kemenkeu telah menerbitkan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) tahun 2023 sebesar 25 miliar dollar AS,” demikian isi siaran pers Kemenhan RI.

Baca juga: Anggaran Pertahanan Naik 5 Miliar Dollar AS, Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri

Sebelumnya, pemerintah menyatakan menaikkan anggaran sektor pertahanan sekitar 5 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 77,3 triliun. Dana kenaikan itu bersumber dari pinjaman luar negeri.

Semula, anggaran pertahanan untuk periode 2020-2024 sebesar 20,75 miliar dollar Amerika Serikat.

Dengan perubahan ini, sektor pertahanan kini mendapat alokasi anggaran mencapai 25 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 386 triliun dengan kurs Rp 15.589.

Adapun kesepakatan penambahan anggaran pertahanan diambil saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/11/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com