Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Demokrasi di Dunia Mundur, Anies: Mau Dibilang Otoriter, Belum Nampak

Kompas.com - 02/12/2023, 14:21 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan, indeks demokrasi kini mulai merosot. Menurut dia, kemunduran demokrasi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di dunia.

Anies menyebut, indeks demokrasi yang menurun ini membuat dunia beralih pada sistem pemerintahan nondemokrasi.

"Tidak kalah penting soal demokrasi. Kita menyaksikan banyak terjadi democratic back sliding, seluruh dunia. Banyak negara-negara yang bergerak ke arah nondemokrasi," kata Anies dalam acara Foreign Policy Conference of Indonesia (FPCI) di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2023).

Baca juga: Gelagat Anies saat Ditanya Pilih ASEAN atau G20: Lirik Duta Besar, Minta Tak Dengarkan Jawabannya

Karena terus bergerak, Anies menilai, negara-negara di seluruh dunia tidak bisa pula disebut otoriter atau negara korup.

Namun, yang jelas, dunia tidak lagi berada pada garis yang tepat, yaitu konsolidasi demokrasi.

"Mau dibilang otoriter, belum nampak. Lalu juga bergerak ke arah less good governance, tapi mau dibilang korup juga belum. Tapi jelas kita tidak lagi berada dalam track democratic consolidation," ucap Anies.

Anies menyebut, tata kelola yang balik dalam sebuah pemerintahan yang dulu populer seolah menurun di dunia. Dia menyebut, hampir 37 persen populasi di dunia berada di dalam sistem rezim otoriter.

Lalu, indeks demokrasi 92 negara dunia stagnan atau menurun.

Baca juga: Jika Terpilih Jadi Presiden, Anies Ingin Kunjungi Palestina

"This is not good. Lalu indeks persepsi korupsi khusus untuk Indonesia jelas mengalami penurunan yang signifikan dari 36 tahun 2018 sekarang menjadi 34, which is not good," tutur Anies.

Menurut Anies, tantangan soal demokrasi adalah satu dari sekian masalah yang mesti dibereskan.

"Bila di dalam negeri kita tidak mempraktikkan demokrasi good governance, tidak mungkin kita mengkampanyekan keluar. Ini adalah contoh-contoh tantangan yang penting kita perlu bahas bersama," jelas Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com