Kenaikan Anggaran Belanja Alutsista di Tengah Masa Kampanye Diperkirakan Rawan Penyimpangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah menyetujui peningkatan alokasi anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) di tengah masa kampanye Pemilu dan Pilpres dinilai rawan penyimpangan jika tak diimbangi dengan asas keterbukaan.

"Kenaikan anggaran ini tanpa dibarengi transparansi sektor pertahanan akan potensial disalahgunakan di masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)," kata Peneliti Senior Imparsial sekaligus Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf saat dihubungi pada Kamis (30/11/2023).

Al Araf menyoroti keputusan pemerintah terkait penambahan anggaran untuk alokasi alutsista yang berasal dari pinjaman luar negeri sampai mencapai lebih dari 4 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 61,7 triliun.

Dia mempertanyakan efektivitas realisasi penambahan anggaran di sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi yang memimpin Kabinet Indonesia Maju lantaran kurang dari 1 tahun.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Bogor: Sepakati Kenaikan Anggaran Belanja Alutsista

Al Araf menilai sulit membuat kontrak pembelian alutsista baru dengan segala prosesnya dalam kurun kurang dari 1 tahun. Kemungkinan besar Kementerian Pertahanan hanya akan menyelesaikan berbagai kontrak pembelian yang dibuat sebelumnya.

Di sisi lain, dia menyoroti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tengah sibuk berkampanye karena merupakan calon presiden nomor urut 2, bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kenaikan ini menjadi sulit efektivitasnya di tengah masa pemerintahan mau berakhir. Apalagi sang menteri pertahanan maju menjadi kandidat presiden sehingga waktu Prabowo akan sibuk mengurusi politik ketimbang mengurusi Kementerian Pertahanan," ujar Al Araf.

Al Araf juga menilai wajar jika persetujuan penambahan anggaran belanja alutsista secara mendadak memicu kecurigaan terkait potensi penyalahgunaan.

"Kenaikan yang mendadak ini justru menimbulkan tanda tanya apakah hal ini untuk kepentingan membangun pertahanan atau ada udang di balik batu di mana atas nama pertahanan anggarannya potensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024, mengingat sang menteri maju menjadi kandidat presiden," ucap Al Araf.

Baca juga: Menkeu Jelaskan Alasan Anggaran Belanja Alutsista dari Pinjaman Naik

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan alasan penambahan anggaran yang berasal dari pinjaman luar negeri sampai mencapai lebih dari 4 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 61,7 triliun, untuk alokasi belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan alokasi ini karena adanya kebutuhan sesuai kondisi dan peningkatan dinamika geopolitik dan geosekuriti.

Di sisi lain, kata Sri Mulyani, hal ini masih sesuai dengan perencanaan dan penganggaran jangka menengah dan panjang.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Sri Mulyani mengikuti rapat tertutup di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (28/11/2023) sore lalu.

Dalam rapat dipimpin Presiden Joko Widodo itu dibahas soal anggaran untuk pembangunan sistem pertahanan.

Baca juga: Anggaran Belanja Alutsista dari Pinjaman Luar Negeri Naik, Mahfud: Pasti Sudah Dihitung

Sri Mulyani dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu (29/11/2023) menjelaskan, pertemuan itu membahas belanja alutsista yang menggunakan pinjaman luar negeri.

Alokasi untuk sektor pertahanan keamanan ini terdiri dari dua sumber, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pinjaman luar negeri.

Alokasi belanja sektor pertahanan keamanan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dibagikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu pagi, senilai Rp 331,9 triliun. Sumber lainnya adalah pinjaman luar negeri.

”Untuk (periode) tahun 2020-2024, waktu itu, sudah disetujui Bapak Presiden (alokasi) 20,75 miliar dollar AS. Nah, kemarin, karena ada beberapa perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi 25 miliar dollar AS. Itu yang kemarin disepakati,” kata Sri Mulyani kepada wartawan, seperti dikutip dari Kompas.id.

Akan tetapi, meski periode rencana strategis (renstra) 2020-2024 mendapat kenaikan alokasi pinjaman luar negeri, alokasi sampai akhir 2034 sesungguhnya tidak berubah.

Baca juga: TNI Dinilai Lebih Butuh Modernisasi Alutsista Ketimbang Penerapan AI

Secara keseluruhan, alokasi belanja alutsista dari pinjaman luar negeri di periode 2020-2034 akan tetap seperti yang pernah diputuskan Presiden Jokowi, yakni 55 miliar dollar AS.

Di sisi lain, penambahan itu dinilai tiba-tiba dan dilakukan ketika Prabowo maju di Pemilihan Presiden 2024, sehingga bisa menuai kecurigaan publik bahwa uang akan digunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu.