Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menaker Klaim Angka Pengangguran Turun 5,32 Persen

Kompas.com - 30/11/2023, 07:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, angka pengangguran Indonesia mengalami penurunan 5,32 persen.

Hal itu dilaporkannya kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang membahas penyediaan lapangan kerja, Rabu (29/11/2023).

"Saya menyampaikan bagaimana kondisi ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran kita yang sudah turun 5,32 (persen)," ujar Ida di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

"Kemudian saya juga menyampaikan tentang ketersediaan pasar kerja, yang ada di sistem informasi pasar kerja Kemenaker. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Kemenaker kaitannya dengan mempersiapkan skill mereka berupa pelatihan," tuturnya.

Baca juga: Daftar 10 Provinsi dengan Pengangguran Tertinggi, Banten Urutan 1, Jakarta Masuk 5 Besar

Menurut Ida, dalam rapat itu, Presiden Jokowi memberikan penjelasan mengenai bonus demografi Indonesia yang melimpah hingga 2030.

Presiden berpesan agar jumlah tenaga kerja produktif yang kini melimpah itu dimaksimalkan untuk pembangunan.

"Kita harus menyiapkan sumber dayanya. Di antara yang harus disiapkan adalah skill dan kompetensi. Jadi kita tadi menganalisis kebutuhan pasar kerjanya seperti apa kemudian penyiapan skill dan kompetensi untuk menyambut pasar kerja itu seperti apa," ungkap Ida, mengutip penjelasan Presiden.

Baca juga: Kisah Pasutri Paruh Baya Berjuang Bersama Mencari Kerja di Job Fair Depok

Selain itu, lanjut dia, Kepala Negara juga menjelaskan soal peluang kerja untuk WNI di sejumlah negara asing, seperti Jepang dan Jerman.

Dari peluang yang ada, pekerjaan di bidang teknologi informasi yang paling banyak tersedia.

"Itu kan kita identifikasi bersama. Sebenarnya kementerian lembaga sudah melakukan. Kita ada Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi," katanya.

"Tinggal apakah Perpres ini sudah bisa berjalan atau tidak," tambah mantan anggota DPR RI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com