Dugaan Kebocoran Data Pemilih Dikhawatirkan Bisa Ubah Hasil Rekapitulasi Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan kebocoran data pemilih yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikhawatirkan bisa mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara di Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan pakar keamanan siber Pratama Dahlian Persadha yang memperkirakan peretas dengan identitas "Jimbo" telah menguasai akses dan kredensial pengelola atau administrator situs Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Pratama yang juga merupakan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC menilai sangat berbahaya jika akses operator administrator bisa jatuh ke tangan peretas.

Baca juga: Data Pemilih Diduga Bocor, TPN Ganjar-Mahfud: Berisiko Adanya Intervensi Keputusan KPU

Menurutnya, jika peretas benar-benar berhasil mendapatkan kredensial dengan role admin, hal ini bisa membahayakan Pemilu 2024.

"Karena bisa saja akun dengan role admin tersebut dapat dipergunakan untuk merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tentunya akan mencederai pesta demokrasi bahkan bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional," kata Pratama saat dihubungi pada Rabu (29/11/2023).

Pratama mengatakan, peretas "Jimbo" mengeklaim mendapatkan 252 juta data pemilih dari situs KPU. Akan tetapi, di dalam data yang dicuri itu terdapat beberapa data yang terduplikasi.

Setelah dilakukan penyaringan, terdapat data unik sebanyak 204.807.203.

"Jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, serta 128 negara perwakilan," ungkap Pratama.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Dorong Kemenkominfo, BSSN, dan KPU untuk Perkuat Keamanan Data Pemilih

Peretas "Jimbo" kemudian membagikan 500.000 contoh data pemilih yang dia dapatkan dalam sebuah forum di internet.

Bahkan, kata Pratama, peretas juga menyertakan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.

Di dalam data yang didapatkan oleh "Jimbo" tersebut memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor Kartu Tanda Penduduk (berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, dan jenis kelamin.

Baca juga: Pakar Klaim Sudah Beritahu KPU soal Kerawanan Sistem Data Pemilih

Kemudian tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi tempat pemungutan suara (TPS).

Tim CISSReC kemudian melakukan verifikasi data sampel yang diberikan secara acak melalui situ cek DPT milik KPU.

Hasilnya adalah data yang muncul di situs itu sama dengan data sampel yang dibagikan oleh peretas "Jimbo".

Sementara Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan mereka masih memeriksa kebenaran informasi dugaan kebocoran data pemilih bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Mabes Polri.

"Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada, yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian dari tim Cyber Crime Mabes Polri dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang kerja untuk memastikan kebenaran informasi," ujar Hasyim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

"Yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut," kata dia.

(Penulis: Dian Erika Nugraheny, Rahel Narda Chaterine | Editor Icha Rastika, Ihsanuddin, Aryo Putranto Saptohutomo)