Megawati Sebut Penguasa Bertindak Seperti Orde Baru, TKN Prabowo-Gibran: Kekuasaan Hari Ini Dibentuk Megawati Sendiri Selama 10 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengkritisi pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyebut penguasa saat ini bertindak seperti penguasa di masa Orde Baru.

Mulanya, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan pihaknya menghormati Megawati sebagai putri dari Presiden ke-1 RI, Soekarno. Selain itu, Megawati juga pernah menjabat Presiden ke-5 RI.

Pada saat yang sama, Nusron juga mengingatkan bahwa presiden saat ini, Joko Widodo, diusung PDI-P sejak 2014.

Baca juga: Tanggapi Megawati Soal Penguasa Seperti Zaman Orba, Istana: Ini Negara Demokrasi

"Kekuasaan hari ini itu dibentuk oleh Ibu Megawati itu sendiri selama 10 tahun, karena Pak Jokowi itu pada Pemilu Presiden tahun 2014 diusung oleh PDI-P, dan didukung ramai-ramai, termasuk kami juga mendukung. Dan pada tahun 2019 juga didukung oleh PDI-P," ujar Nusron saat ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Nusron justru balik bertanya, jika Megawati menyebut penguasa saat ini bertindak seperti penguasa di era Orde Baru, maka siapa penguasa yang dimaksud.

Nusron mengatakan, jika saat ini kembali ke masa Orde Baru, pasti kekuasaannya tersentralisasi hanya di tangan satu partai.

"Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai. Sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada, kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko Perekonomian-nya dari Golkar. Memudian Menteri Aparatur Negara itu dari PDI-P," tuturnya.

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid saat ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

"Jadi kalau kemudian dikatakan mirip Orde Baru karena ada mobilisasi ASN, yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN, yang bisa melakukan itu adalah Menpan-RB. Menpan-RB nya itu dari... Nah saya enggak sebut (partainya). Dari partai tertentu," sambung Nusron.

Politikus Partai Golkar itu juga turut menyoroti adanya dugaan mobilisasi oleh partai tertentu untuk memenangkan calon tertentu dengan membuat pakta integritas. Namun, Nusron enggan menyebut partai yang dimaksud. 

"Salah satu ciri lagi Orde Baru adalah intelijen negara itu dipakai untuk kepentingan menakut-nakutin orang, kemudian membuat pakta integritas supaya memenangkan calon tertentu. Dan saya tahu, dan kita semua paham, dan itu dilakukan oleh pasangan tertentu, bukan oleh Pak Jokowi," ujarnya.

Baca juga: Serukan Menangkan Ganjar-Mahfud Satu Putaran, Megawati: Mana Ada Banteng Keok

"Dan kita juga sama-sama tahu bahwa aparatur-aparatur ini juga mempunyai kedekatan dengan pihak-pihak siapa," imbuhnya.

Nusron menilai, Megawati sedang gelisah sebagai partai pengusung Jokowi, sehingga membuat pernyataan seperti itu.

Sebab, kata dia, Megawati berharap Jokowi bisa menjadi alat partai politik. Namun, kenyataannya, Jokowi memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat.

"Sehingga dengan adanya statement ini menjadi tidak relevan kalau pada hari ini kekuasaan ini dianggap menakut-nakutin mengancam. Yang mengancam ini siapa? Yang diancam siapa? Nah ini namanya adalah menyebarkan ilusi yang nanti akan diciptakan kayak semacam psywar, yang sifatnya nanti adalah post truth yang seakan-akan kita tidak pernah peduli hukum itu berdasarkan fakta atau berdasarkan pada ilusi," jelas Nusron.

Baca juga: Jengkel Merasa Tak Dihormati, Megawati: Saya Pernah Jadi Presiden, Lho!

Untuk itu, Nusron menegaskan TKN Prabowo-Gibran tidak melihat kepemimpinan Jokowi mengarah ke praktik Orde Baru.