Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Pastikan Jokowi Lantik KSAD Baru Pekan ini

Kompas.com - 28/11/2023, 10:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada pekan ini.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana dalam keterangan persnya pada Selasa (28/11/2023).

"Ya seperti yang disampaikan Presiden (pelantikan KSAD) minggu ini. Kita tunggu putusan Presiden," ujar Adi di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa.

Saat ditanya tentang kepastian hari pelantikan, Ari tidak menjawab secara pasti.

Dirinya hanya menegaskan, pelantikan akan dilakukan sebelum kunjungan kerja Presiden Jokowi ke luar negeri.

Baca juga: Jokowi Sebut Letjen Maruli Simanjuntak Salah Satu Kandidat KSAD

"Minggu ini kan? Minggu ini sampai hari Jumat hari kerja," katanya.

Sementara itu, saat ditanya apakah sudah ada kepastian mengenai nama calon KSAD yang akan dilantik, Ari menyebut nanti akan disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi.

"Kan Pak Presiden sudah menyampaikan. Presiden tentu memilih dan memutuskan berdasarkan kriteria dan persyaratan siapa yang eligible, memenuhi syarat untuk memenuhi posisi (KSAD)," tambah Ari.

Sebagaimana diketahui, saat ini posisi KSAD masih kosong karena pejabat sebelumnya, yakni Jenderal Agus Subiyanto telah dilantik sebagai Panglima TNI.

Baca juga: Ini Deretan Jenderal Bintang 3 yang Bisa Jadi KSAD Pengganti Agus Subiyanto

Sementara itu, sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membeberkan tiga nama bakal calon KSAD yang digadang-gadang menggantikan Jenderal Agus Subiyanto.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, tiga nama yang berpeluang mengisi posisi KSAD adalah Letjen TNI Maruli Simanjuntak, Letjen TNI Suharyanto, dan Letjen TNI I Nyoman Cantiasa.

Maruli adalah Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad), Suharyanto adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Nyoman adalah Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) KSAD.

"Ada beberapa nama. Pak Maruli salah satu yang kuat, terus kemudian ada Pak Suharyanto, kepala BNPB, dan Pak Nyoman Cantias," ujar Meutya dikutip dari laman DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com