Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

700-an Jemaah Haji 2023 dari Indonesia Meninggal, DPR Ungkap Dua Sebabnya

Kompas.com - 28/11/2023, 10:21 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi merespons mengenai perlunya peningkatan pelayanan ibadah haji 2024 mengingat banyak jemaah asal Indonesia yang meninggal pada pelaksanaan ibadah haji 2023.

Apalagi, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang perlu dibayarkan calon jemaah pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp 56 juta.

Menurut Ashabul, pada dasarnya, masing-masing orang sudah memiliki ajalnya sendiri terkait kematian.

"Sebenarnya sih kalau soal mati itu kan ajal manusia ya," ujar Ashabul dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Baca juga: Biaya Haji 2024 Disepakati Rp 93,4 Juta, Jemaah Bayar Rp 56 Juta

Ashabul menjelaskan, ada dua faktor yang paling berefek pada tingkat risiko kematian saat ibadah haji 2023.

Pertama adalah suhu cuaca yang sangat ekstrem di Arab Saudi. Dia menyebut angkanya mencapai 49 derajat Celcius.

Kedua, Ashabul mengatakan screening kesehatan terhadap calon jemaah haji 2023 terlalu longgar.

"Sehingga jemaah meninggal kurang lebih 775 orang di Arab Saudi," ucapnya.

Baca juga: Biaya Haji 2024 Resmi Naik, Ini Biaya Haji dari Tahun ke Tahun

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan pemerintah selalu memberikan pelayanan terbaik yang bisa mereka lakukan.

Dia menyatakan catatan-catatan yang terjadi di pelaksanaan ibadah haji 2023 akan menjadi sangat penting untuk perbaikan pelayanan mereka ke depannya.

"Termasuk tadi yang ditanyakan terkait banyaknya jemaah yang wafat, dan seterusnya. Kita terus perbaiki bersama Komisi VIII DPR melakukan perbaikan-perbaikan, salah satunya adalah dengan mengambil inisiatif istitoah haji itu jadi syarat pelunasan," ujar Yaqut.

"Kalau haji-haji sebelumnya itu bayar dulu, baru diperiksa kesehatan. Nah sekarang kita cek kesehatannya dulu. Kalau memenuhi istithaah dia melakukan pelunasan. Kalau belum memenuhi istithaah akan ada treatment tertentu sampai nanti diputuskan, dicek berikutnya apakah bisa berangkat atau tetap belum istithaah. Kalau belum istithaah mungkin akan ditunda di tahun berikutnya," imbuh dia.

Baca juga: Perbedaan Usulan Biaya Haji 2024 antara Kemenag dan Panja Komisi VIII DPR

Sebelumnya, pemerintah dan Komisi VIII DPR menyetujui biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 sebesar Rp 93,4 juta.

Sementara itu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang akan dibayarkan jemaah haji 2024 sebesar Rp 56 juta.

Hal tersebut disetujui dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Halaman:


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com