Sebut IKN Atasi Masalah Jakarta, Riza Patria: Prabowo Janji Lanjutkan Program Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menilai, pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di pulau Kalimantan merupakan niat baik dari pemerintahan yang dipimpin presiden Joko Widodo (Jokowi).

Riza Patria yang juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta menilai, pemindahan ibu kota dapat mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dialami masyarakat. Selain itu, pemindahan ibu kota negara juga dinilai bentuk pemerataan pembangunan di Indonesia.

"Niat baik Pak Jokowi membangun IKN itu untuk kepentingan bangsa dan negara agar adanya pemerataan pembangunan, dan mengatasi berbagai masalah, kemacetan, banjir di DKI Jakarta," kata Riza saat ditemui Kompas.com di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (27/11/2023) malam.

Baca juga: Anies Kritik IKN, Bahlil: PKB Waktu Itu Setuju, Konsisten Saja Lah

Di sisi lain, Riza menilai persiapan pemerintah membangun Ibu Kota di Kalimantan juga sudah sangat matang. Terlebih, Undang-Undang IKN juga sudah disahkan. Menurutnya, ibu kota negara di pulau Kalimantan akan menjadi kebanggan bagi seluruh anak bangsa.

"Kita akan punya ibu kota yang membanggakan, ibu kota hijau, smart city, kota yang ramah dengan lingkungan, akan menjadi kota berkelas dunia nanti," kata Riza.

"Pak Prabowo sudah berjanji dan bertekad melanjutkan program-program yang baik yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi," imbuhnya.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam acara "Kick Off Kampanye Nasional PKS: Road to Final 2024" di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

"PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai Ibu Kota Negara," kata Syaikhu.

Baca juga: Soal PKS Tolak IKN, Gibran: Enggak Usah Dikomentari, Semua Masukan Kita Tampung

Syaikhu menilai, Jakarta masih layak menyandang status sebagai ibu kota dari Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya terkait dengan sejarah.

"Bahwa DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta, Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," kata dia.

Syaikhu berpandangan, aspek sejarah harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan Ibu Kota. Menurut dia, nilai-nilai historis bangsa tersebut tidak mungkin diabaikan.

Alasan kedua, lanjut Syaikhu, yakni terkait dengan pembangunan. PKS pun memahami pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia.

Baca juga: 3 Alasan PKS Ingin Jakarta Tetap Menjadi Ibu Kota Negara, Bukan IKN

Akan tetapi, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat.

"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," kata Syaikhu.

Alasan terakhir yakni terkait keberlanjutan. Syaikhu berpandangan, pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antargenerasi. Hal ini penting demi keberlanjutan melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi.

"Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia, tapi juga paru-paru dunia," kata Syaikhu.

PKS menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan. Sikap terhadap pemindahan Ibu Kota ini juga senada dengan adanya penolakan Fraksi PKS di DPR terkait pengesahan UU IKN.

"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu.

Baca juga: Ganjar Bakal Lanjutkan Proyek IKN karena Undang-Undangnya Sudah Diketok

Meski menolak pemindahan Ibu Kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan disetop. Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaikhu.