Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Capres-Cawapres, Ketua KPU: Jangan Umbar Kenegatifan Lawan Politik

Kompas.com - 27/11/2023, 18:21 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari meminta para calon presiden dan wakil presiden tidak mengumbar hal negatif dari lawan politiknya pada Pemilu 2024.

Pesan tersebut disampaikan Hasyim dalam pidatonya pada acara “Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024” di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023), yang dihadiri tiga pasangan capres-cawapres dan perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024.

“Ada komitmen yang dinyatakan para peserta pemilu untuk bersama-sama melaksanakan pemilu dan kampanye yang sehat, tidak saling mengumbar kenegatifan lawan politiknya, tapi mempromosikan dirinya, menunjukkan hal-hal baik dirinya,” ujar Hasyim.

Baca juga: 3 Paslon Capres-Cawapres dan 18 Parpol Deklarasikan Kampanye Damai di KPU

Hasyim menuturkan, pada dasarnya, kampanye adalah upaya meyakinkan pemilih berdasarkan aspek positif dan keunggulan yang dimiliki masing-masing peserta. Selain itu, kampanye juga merupakan ajang untuk meraih simpati.

“Namun demikian, kami meyakini gesekan-gesekan tidak akan terjadi secara keras,” kata Hasyim.

Hasyim mengatakan, apabila dalam Pemilu 2024 gesekan terjadi keras, peserta pasti akan sulit mencari kawan untuk pencalonan kepala daerah.

“Dengan begitu kompetisi Pemilu 2024 yang serentak pada tahun yang sama dengan Pilkada, menjadi modal bagi kita semua, terutama parpol untuk bersaing secara sehat,” tutur Hasyim.

“Karena pada dasarnya nanti 14 Februari (2024), menjadi lawan politik, bisa jadi nanti menjadi kawan dalam Pilkada,” kata Hasyim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com