Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pertamina Patra Niaga Resmi Operasikan 51 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga Baru di Wilayah 3T

Kompas.com - 25/11/2023, 09:22 WIB
Yakob Arfin Tyas Sasongko,
Yohanes Enggar Harususilo

Tim Redaksi

KOMPAS.comPertamina Patra Niaga bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas kembali menambah jumlah lembaga penyalur bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga.

Peresmian 51 lembaga penyalur BBM Satu Harga dilakukan secara serentak di empat lokasi, antara lain Sorong, Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat (24/11/2023).

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, beroperasinya 51 lembaga penyalur BBM Satu Harga baru ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memastikan energi yang berkeadilan serta akses subsidi energi yang lebih merata diseluruh Indonesia, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hal itu diungkapkan Arifin dalam peresmian 26 lembaga penyalur BBM Satu Harga untuk wilayah Papua dan Maluku.

Baca juga: Resmikan 26 Penyalur BBM Satu Harga di Papua dan Maluku, Menteri ESDM: Tidak Ada Lagi Ketimpangan

“Lewat BBM Satu Harga, daerah di seluruh Indonesia diharapkan dapat menikmati BBM yang harganya sama dengan Jakarta atau kota lainnya. Tidak ada lagi ketimpangan dan perbedaan harga BBM antarwilayah,” ujar Arifin dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (25/11/2023).

Arifin melanjutkan, BBM Satu Harga merupakan amanah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Dengan adanya BBM Satu Harga, masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan BBM yang terjangkau. Pasalnya, target pembangunan lembaga penyalur BBM Satu Harga hingga 2024 tetap dijalankan.

“Keadilan energi manfaatnya besar. Kami tidak akan berhenti pada 2024 atau target yang sudah ada. Pemerintah bersama seluruh instansi terkait akan mencari wilayah yang memerlukan BBM terjangkau. Gagasan ini adalah upaya pemerintah memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat,” tutur Arifin.

Baca juga: BBM Satu Harga Akhirnya Hadir di Desa Kelarik Natuna

Pada kesempatan sama, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, penyediaan BBM merupakan tugas BPH Migas. Tak terkecuali, penyediaan bahan bakar melalui lembaga penyalur BBM Satu Harga.

Lewat peresmian lembaga penyalur BBM, dari target 89 lembaga penyalur BBM Satu Harga, pada 2023 sudah terealisasi beroperasi sebanyak 80 lembaga penyalur.

Di beberapa wilayah, proses distribusi memerlukan berbagai moda transportasi, baik darat, air, dan udara, sebelum BBM bisa dinikmati masyarakat. Hal ini tantangan yang luar biasa. Namun, Pertamina Patra Niaga bangga karena manfaat hadirnya BBM terjangkau sangat terasa bagi masyarakatDok. Pertamina Di beberapa wilayah, proses distribusi memerlukan berbagai moda transportasi, baik darat, air, dan udara, sebelum BBM bisa dinikmati masyarakat. Hal ini tantangan yang luar biasa. Namun, Pertamina Patra Niaga bangga karena manfaat hadirnya BBM terjangkau sangat terasa bagi masyarakat

“Selain memastikan energi berkeadilan, manfaat kehadiran BBM Satu Harga sangat terasa bagi masyarakat di daerah. Harga BBM yang stabil kami yakini akan memberikan manfaat, terutama untuk pertumbuhan ekonomi serta kegiatan sehari-hari masyarakat,” jelas Erika.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menambahkan, sejak 2017 hingga November 2023 Pertamina Patra Niaga telah mengoperasikan 493 lembaga penyalur BBM Satu Harga.

Baca juga: Resmikan 29 Penyalur BBM Satu Harga, Kepala BPH Migas Harap Wilayah 3T Dapat Nikmati BBM Harga Setara

Adapun lembaga-lembaga tersebut tersebar di Sumatera 76 titik, Kalimantan 98 titik, Sulawesi 49 titik, Nusa Tenggara 91 titik, Maluku 73 titik, Papua 101 titik, serta Jawa dan Bali hanya 5 titik.

“BBM Satu Harga menjadi amanah dan kontribusi Pertamina dalam menyediakan energi diseluruh pelosok negeri, tidak terkecuali di wilayah 3T. Ini adalah upaya berkelanjutkan demi mewujudkan availability, accessibility, dan affordability energi bagi saudara kita di seluruh pelosok tanah air,” jelas Riva.

Setali tiga uang dengan Menteri ESDM dan Kepala BPH Migas, Riva mengatakan, meski dalam tahapan distribusi terdapat tantangan, BBM Satu Harga diharapkan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi.

Dengan adanya BBM Satu Harga, masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan BBM yang terjangkau. Pasalnya, target pembangunan lembaga penyalur BBM Satu Harga hingga 2024 tetap dijalankan.

Dok. Pertamina Dengan adanya BBM Satu Harga, masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan BBM yang terjangkau. Pasalnya, target pembangunan lembaga penyalur BBM Satu Harga hingga 2024 tetap dijalankan.

“Di beberapa wilayah, proses distribusi memerlukan berbagai moda transportasi, baik darat, air, dan udara, sebelum BBM bisa dinikmati masyarakat. Hal ini tantangan yang luar biasa. Namun, Pertamina Patra Niaga bangga karena manfaat hadirnya BBM terjangkau sangat terasa bagi masyarakat,” tambahnya.

Baca juga: BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

Pada kesempatan tersebut, Riva turut mengapresiasi Kementerian ESDM, BPH Migas, pemerintah daerah (pemda), dan seluruh stakeholder terkait yang secara bersama-sama terus mengawal memastikan penyaluran BBM Satu Harga berjalan secara berkelanjutan agar dapat terwujud energi berkeadilan.

“Keberhasilan Pertamina Patra Niaga menyediakan BBM bagi saudara-saudara di wilayah 3T tidak terlepas dari peran banyak pihak. Kami berharap, koordinasi erat terus dilakukan guna memastikan distribusi BBM dapat berjalan dengan maksimal, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas dalam rangka sinergi mewujudkan akses energi terjangkau dan berkeadilan bagi Masyarakat,” tukas Riva.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com