Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Kritik Ganjar soal Ekonomi Maritim Stagnan, Jokowi: SDA Laut Tak Cuma Ikan

Kompas.com - 23/11/2023, 14:33 WIB
Fika Nurul Ulya,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo buka suara soal kritik calon presiden (capres) nomor urut 1, Ganjar Pranowo, yang menyebut bahwa tak ada perubahan dalam sektor ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir.

Jokowi bilang, pembangunan sektor maritim tidak hanya berfokus di satu persoalan. Menurutnya, pembangunan maritim mencakup banyak urusan, mulai dari nelayan hingga biota laut.

"Ya pembangunan maritim ini tidak hanya urusan nelayan saja, karena yang namanya sumber daya alam kita ini kan, bukan hanya urusan ikan. (Ada) urusan terumbu karang, urusan biota laut, urusan gas di dalam laut, minyak di dalam laut," kata Jokowi usai meresmikan Kampung Nelayan Modern Desa Samber Binyeri, Biak Numfor, Papua, Kamis (23/11/2023), dilansir dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi Disebut Akan Terbitkan Keppres Pemberhentian Sementara Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyatakan, sumber kekayaan alam dan laut di Indonesia sangat luas. Pasalnya, sebanyak dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan laut.

"Saya kira sumber kekayaan alam laut kita kan bukan gede, (tapi) gede sekali. Belum nanti budaya rumput laut kalau dikembangkan di seluruh pesisir yang kita miliki. Ini juga sebuah potensi yang besar," tutur dia.

Oleh karenanya, lanjut Jokowi, pembangunan ekonomi maritim di Tanah Air memerlukan manajemen lapangan yang baik

Selain itu, perlu dilakukan pendampingan terhadap sumber daya manusia di sektor ini, seperti nelayan, agar memiliki kemampuan yang lebih mumpuni.

"Memperbaiki skill (kemampuan) nelayan, untuk misalnya rumput laut, me-manage dengan manajemen-manajemen modern sehingga bisa dalam jumlah besar, bisa masuk ke supply chain (rantai pasokan) nasional, bisa masuk ke supply chain global," jelas Kepala Negara.

Sebelumnya, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebut, selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, sektor ekonomi maritim hampir tidak mengalami perubahan.

Hal ini disampaikan Ganjar menanggapi pertanyaan Guru Besar Paramadina Profesor Didin Damanhuri tentang visi yang ia bawa mengenai Indonesia unggul, kaitannya dengan sektor maritim dinilai tidak berjalan.

"Maritim 10 tahun enggak berubah. Ya enggak niat, Pak. Mau pakai alasan apa lagi," kata Ganjar menjawab pertanyaan Didin dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Baca juga: Resmikan Kampung Nelayan Modern di Biak, Jokowi Ingatkan Jangan sampai Gagal

Ganjar lantas menyinggung sejumlah program pembangunan pemerintah yang menurutnya masih belum optimal, seperti pembangunan tol laut.

"Kenapa kemudian fasilitas kesehatannya bangun puskemas, kenapa tidak puskesmas terapung. Kenapa membuat jalan, tapi tidak membuat sistem transportasi laut?" ujarnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun mempertanyakan keterlibatan para peneliti hingga aktivis untuk membangun kekuatan laut Indonesia. Menurutnya, pembangunan ekonomi maritim mestinya melibatkan banyak pihak yang ahli di bidangnya.

"Saya nemu kok orang-orang Indonesia yang hebat saya panggil dan juga melamar, kita seriusi yuk, ini yuk, saya sudah ketemu kok beberapa orang," kata Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com