Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan Ganjar-Mahfud, Ketum PP Muhammadiyah Titip Tak Ada Undang-Undang Dibuat Kilat

Kompas.com - 23/11/2023, 11:25 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah Haedar Nashir berpesan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, agar tidak ada lagi undang-undang yang dibuat secara kilat.

Hal ini disampaikan Haedar saat membuka acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa yang diikuti Ganjar dan Mahfud di Kampus Univeristas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/21/2023).

"Jangan sampai ke depan ada undang-undang yang kemudian diputuskan dalam tempo yabg sesingkat-singkatnya, itu saja ruang awal yang kami inginkan," kata Haedar, Kamis.

Haedar mengungkapkan, selama ini ada sejumlah undang-undang yang pembentukannya mengalami tarik ulur tetapi pada akhirnya tidak mengandung aspek-aspek yang diaspirasikan masyarakat maupun organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah.

Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah: 78 Tahun Merdeka, Masih Ada Stagnasi dan Penyimpangan Cita-Cita Para Pendiri Bangsa

Menurutnya, hal itu dikarenakan pembentukan undang-undang di DPR dikendalikan oleh olirgarki yang bakal menjadikan apa pun undang-undang yang sesuai kepentingan mereka.

Padahal, Haedar mengatakan, pembentukan undang-undang semestinya mempertimbangkan aspirasi masyarakat, bukan segelintir kepentingan.

"Di DPR itu hasil dari oligarki koalisi yang ya kun fayakun, setiap undang-undang yang dikehendaki apa pun jadi. Tidak peduli suara Muhamadiyah, Nahdlatul Ulama, dan semua kekuatan masyarakat, padahal kita berkehendak dengarlah kami karena yang kami suarakan betul-betuk demi kepentingan bangsa dan negara," kata Haedar.

Baca juga: Soal Elektabilitas Ganjar-Mahfud Melorot, TPN Sebut Jadi Rujukan Siapkan Strategi

Lebih lanjut, Haedar berpesan kepada Ganjar-Mahfud untuk tetap mematuhi dan tidak menyalahgunakan konstitusi apabila kelak mendapat amanat menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

"Kami percaya dua tokoh ini ketika rakyat nanti memberi amanah dan mandat, tentu akan berdiri tegak di atas konstitusi dan tidak akan menyalahgunakannya," kata Haedar.

"Kalau toh berjanji, berjanjilah yang objektif untuk dan atas nama bangsa, jangan bikin janji-janji yang nanti di luar kemampuan," ujarnya lagi.

Sebelumnya, dialog terbuka telah dilakukan bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Akan Tonjolkan Isu Ekonomi dan Kepastian Hukum Saat Kampanye

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com