Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ajak Anak Muda Kritis di Pilpres, Haris Azhar: Jangan Sekadar Beli Janji atau Joget-Jogetnya

Kompas.com - 22/11/2023, 18:25 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis HAM, Haris Azhar mengajak anak muda untuk kritis dalam memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Haris berpesan kepada setiap pemilih muda untuk menguji visi, misi, serta agenda kepemimpinan setiap pasangan capres cawapres.

Hal ini disampaikan Haris setelah menjadi pembicara dalam seminar The 9th Seruni BEM FEB UI yang digelar di Balai Purnomo Prawiro, Universitas Indoensia, Depok, Rabu (22/11/2023).

"Jadi jangan sekadar beli janjinya, beli joget-jogetnya, salah itu. Kita memilih presiden bukan mau memilih penari," ucap Haris saat ditemui wartawan, Rabu sore.

Baca juga: Gemoy, Santuy hingga Guyon Rasa Endorse Capres

Selain itu, Haris juga mengingatkan agar pemilih muda tidak hanya memilih calon presiden hanya karena kecakapannya dalam berpidato.

Dia mengingatkan anak muda agar mengkritisi dan memeriksa visi misi, kapasitas, hingga implementasi dari para capres dan cawapres.

Apalagi tiga pasang capres dan cawapres pada Pemilu mendatang memiliki pengalaman sebagai pemimpin di tingkat menteri dan kepala daerah.

"Jadi demikian juga sama (capres) Anies. kalau cuma sekadar pidato kita juga punya banyak daftar dosen," ucap dia.

Baca juga: Saat Haris-Fatia Dituntut Hukuman Penjara Buntut Kasus Lord Luhut...

Haris mencontohkan soal masalah penegakan hukum yang diberi nilai 5 oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. 

Padahal, cawapres Ganjar adalah Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 

Haris pun semakin Heran ketika Mahfud justru membenarkan pernyataan Ganjar soal skor 5 penegakan hukum itu.

"Contoh kayak Mahfud MD mengkonfirmasi pernyataan Ganjar Pranowo tentang nilai penegakan hukum itu 5, lah dia kan menkonya, cawapresnya, cawapresnya si Ganjar menko dari pemerintahan hari ini," ucap dia.

Baca juga: Tuntut Haris Azhar Dihukum 4 Tahun Penjara, JPU: Tak Ada Hal Meringankan

Haris juga menyorot soal banyaknya kriminalisasi yang terjadi terhadap masyarakat di saat Mahfud memimpin sebagai Menko Polhukam.

"Lah anda (Menko Polhukam) selama ini ngapain aja. Banyak orang dipidana karena kebebasan berekspresi, apa perannya si Mahfud MD, selama di pemerintahan," kata dia.

Dia pun kembali menekankan agar anak muda mengkritisi setiap visi misi dari para pasangan capres cawapres.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com