Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaga Netralitas, Panglima Agus Perintahkan Beri Penyuluhan agar Prajurit Tak Berpolitik Praktis

Kompas.com - 22/11/2023, 15:09 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengaku telah menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk memberikan penyuluhan mengenai netralitas TNI agar prajurit tidak berpolitik praktis.

Penyuluhan netralitas itu dilakukan salah satunya dengan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

"Saya sudah menginstruksikan pada jajaran di mana di satuan bawah, untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI yang sudah tertuang dalam UU 34/2004 (tentang TNI), di situ prajurit tidak boleh berpolitik praktis," kata Agus usai dilantik menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Selain penyuluhan, Panglima TNI sebelumnya, Laksamana Yudo Margono telah membentuk posko pengaduan masyarakat untuk mengawal jalannya Pemilu 2024. Masyarakat bisa melapor ke sana jika menemukan aparat TNI yang tidak netral.

Baca juga: Soal Calon KSAD, Panglima Agus: Kita Lihat Bintang 3 yang Eligible

Agus Subiyanto lantas menyampaikan bahwa akan menjatuhkan sanksi kepada oknum-oknum prajurit yang kedapatan tidak netral tersebut.

"Apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis, akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya. Itu tertuang dalam buku saku yang kita berikan kepada seluruh prajurit sehingga tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan," ujar Agus.

Di sisi lain, ia bersama dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, beserta Pangdam dan Kapolda akan terus menggaungkan dan mendeklarasikan Pemilu Damai tahun 2024.

Deklarasi tersebut akan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Termasuk, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Baca juga: Soal Netralitas TNI, Wakil Ketua DPR: Ya Haruslah, Kan Ada Aturannya

Selain itu, deklarasi juga melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Semuanya membuat pakta integritas tentang Pemilu damai. Kita harapkan pelaksanaan Pemilu bisa berjalan sesuai dengan yang ditentukan dalam keadaan aman dan damai," kata Agus.

Sebagai informasi, Agus Subiyanto resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 102 TNI Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan.

Baca juga: Wiranto: Bangun Netralitas di TNI Mudah, Disiplinnya Sangat Kuat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com