Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AL Siapkan Kapal Perang untuk Angkut Logistik Pemilu 2024 ke Pulau Terpencil-Terluar

Kompas.com - 21/11/2023, 15:26 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyatakan bahwa matra laut siap menyiapkan unsur-unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk Pemilu 2024.

Ali menyebutkan, permintaan secara langsung dari penyelenggara pemilu belum ada.

Namun, berkaca dari pemilu sebelumnya, TNI AL mengerahkan sejumlah KRI untuk membantu proses transportasi kotak suara dan logistik.

“Kami menyiapkan beberapa unsur KRI untuk membawa kotak pemilu, kotak suara, dan logistik,” kata Ali sebelum memimpin rakor Renaku II dan Dansat di Markas Komando Korps Marinir TNI AL, Bhumi Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2023).

Baca juga: Polisi Perketat Pengawasan Gudang Logistik Pemilu di KPU Ende

Ali mengatakan, unsur-unsur KRI itu akan membawa kotak suara maupun logistik ke pulau-pulau terluar.

“Apa yang dibutuhkan, terutama ke pulau-pulau terpencil, pulau-pulau terluar yang tidak bisa dilewati melalui udara, melalui darat jelas enggak bisa, melalui udara enggak bisa karena di sana tidak ada bandara, hanya ada pelabuhan. Maka kita akan menugaskan kapal-kapal kita untuk ke pulau-pulau terpencil atau pulau-pulau terluar,” tutur Ali.

Dalam prosesnya nanti, kata Ali, Panglima TNI akan memerintahkan TNI AL apabila sudah ada permintaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Sampai saat ini belum ada (permintaan). Namun, kami sudah siap,” kata Ali.

“Biasanya memang waktunya nanti mendekati tahun 2024, kami sudah siapkan (KRI),” tutur KSAL.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com