Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penolakan Anies Isi Kuliah di UGM, Jubir: Mungkin karena Belum Kenal, Jadi Takut

Kompas.com - 20/11/2023, 15:05 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Surya Tjandra, mengatakan, penolakan Anies mengisi acara di Universitas Gadjah Mada mungkin karena ketakutan.

Ketakutan tersebut, kata Surya, berasal dari ketidaktahuan dan tidak mengenal Anies secara utuh dan melahirkan prasangka buruk.

"Ketakutan dan kekhawatiran biasanya berasal dari ketidaktahuan. Barangkali sebagian masih belum kenal Anies Baswedan yang sesungguhnya, jadi prasangka yang muncul," ucap Surya melalui pesan singkat, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Disebut Tolak Anies Baswedan Jadi Pembicara, Rektorat UGM: Kamis Masih Cek

Surya pun menyarankan kepada seluruh masyarakat untuk mengenal semua calon presiden yang ada.

Dengan demikian, setiap pihak bisa lebih obyektif menilai posisi Anies dan bisa menentukan sikap ketika pemilihan berlangsung.

"Siapa pun pilihannya, saya kira kita butuh Anies Baswedan untuk membuat pilpres nanti lebih berkualitas. Situasi yang kian rumit dengan manuver kekuasaan yang membuat blunder, perlu dijawab dengan keberanian dari rakyat," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Anies sempat dijadwalkan menjadi pembicara kuliah umum di Auditorium MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) di acara yang diselenggarakan Indonesia Future Stadium Generale, Jumat (17/11/2023).

Koordinator acara Indonesia Future Stadium Generale Muhammad Khalid mengatakan, kehadiran Anies dilarang oleh pihak yang mengatasnamakan rektorat.

Pemberitahuan itu pun dilayangkan satu hari sebelum acara melalui pesan WhatsApp.

Baca juga: Anies Minta Masyarakat Rasional dalam Memilih, Bandingkan Rekam Jejak Capres-Cawapres

Terkait hal ini, UGM mengaku masih melakukan pengecekan.

"Ada rekomendasi dari pengelola tempat yang tentu saja kampus UGM karena kita sifatnya menyewa tempat di sini. Rekomendasinya yaitu bahwa tidak menyarankan kehadiran tokoh ini, Bapak Anies Baswedan karena dianggap melekat dengan unsur-unsur politis di fase-fase saat ini," ungkap Khalid saat ditemui di Auditorium MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Jumat (17/11/2023)

Sekretaris UGM Andi Sandi mengatakan masih mengecek informasi penolakan Anies tersebut.

"Kalau dikatakan itu tidak dapat izin dari rektorat, saya sampai sekarang itu masih tracking, ini diselenggarakan oleh UGM atau tidak," ungkapnya.

Andi menyampaikan, jika acara tersebut diselenggarakan oleh UGM maka sudah ada SOP. Sebab, UGM harus memisahkan kegiatan yang berbau kampanye dan tidak.

"Kalau ranah kampanye kami sudah punya SOP jadi kami yang harus mengundang, UGM yang harus mengundang. Nah, kalau dilihat dari sisi flyer-nya ini (acara ini) adalah diskusi ilmiah. Tetapi, kami masih cek dan menurut kami ini sangat memojokkan UGM. Itu dikatakan bahwa rektorat akan menolak, nah itu siapa orang yang di rektorat?" paparnya.

Baca juga: Soal Tekanan Kekuasaan, Muhaimin Singgung Anies yang Batal Isi Kuliah di UGM

Andi juga sudah menanyakan ke pimpinan rektorat UGM. Namun, tidak ada pimpinan rektorat yang mengirimkan pesan agar tidak menghadirkan Anies Baswedan sebagai pembicara.

"Saya sudah tanya ke Bu Rektor, saya tanya ke teman-teman wakil rektor, ini tidak ada yang memberikan statement ini," tegasnya.

Andi mengatakan, penyelenggaranya bukan dari MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Jadi, penyelenggara acara hanya meminjam tempat di MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.

"Karena kan prinsipnya mereka kan meminjam tempat, tetapi dengan adanya kehadiran Mas Anies di situ kita juga welcome-lah, wong itu rumahnya Mas Anies kok. Sepanjang itu tidak dalam positioning bahwa itu digunakan venue, dan saya tahu Mas Anies tidak mungkin mau melakukan itu di tempat-tempat yang tidak seharusnya, Dia juga akademisi kok," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com