Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Juga Bantah Hasto Bangun Komunikasi soal Tekanan Menjelang Pemilu

Kompas.com - 19/11/2023, 22:39 WIB
Vitorio Mantalean,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, membantah adanya komunikasi dengan Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto.

Sebelumnya, Hasto mengaku menjalin kerja sama dengan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait adanya kesamaan pengalaman soal tekanan politik dari penguasa jelang Pilpres 2024.

"Kalau saya tidak ada (komunikasi) ya," kata Anies di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Baca juga: Anies Harap Berpolitik Bisa Riang Gembira dan Kesampingkan Rivalitas

Namun demikian, ia tidak menampik pihaknya mengalami tekanan-tekanan politik. Tetapi, Anies melanjutkan, tekanan yang pihaknya alami tidak seberapa dibandingkan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

"Apa pun tekanan yang kita alami, yang kita hadapi, belum apa-apa dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan oleh keluarga-keluarga," kata Anies.

"Belum apa-apa dibanding sulitnya anak muda mencari lapangan pekerjaan, dibanding petani cari pupuk, dibanding nelayan, dibanding peternak," lanjutnya.

Ia menambahkan, seberat-beratnya tekanan yang dia rasakan, tekanan rakyat lebih besar. Mereka maju Pilpres 2024 untuk memperjuangkan keringanan agar rakyat yang merasa sulitnya tekanan hidup, termasuk lapangan pekerjaan, dapat terbebaskan.

Baca juga: Anies: Tekanan yang Kita Alami Tak Seberapa Dibanding Tekanan Ekonomi yang Dirasakan Rakyat

"Dan bila harus berjuang harus mendapat tekanan, ya kita hadapi, karena tekanan yang kita alami jauh lebih kecil, tidak ada apa-apanya dengan beban hidup yang dirasakan oleh rakyat," kata Anies.

Itu sebabnya, ujar eks Gubernur DKI Jakarta itu, pihaknya memilih narasi perubahan.

"Jadi konsekuensi dari itu adalah berbagai macam tantangan. Hadapi saja, itu bagian dari perjuangan," sebut Anies.

Sebelumnya diberitakan, Hasto kembali mengemukakan isu soal netralitas aparat negara. Isu ini semakin mencuat setelah PDI-P cs harus berhadapan dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Baca juga: Cak Imin Sebut Tak Ada Komunikasi dengan Hasto soal Tekanan Jelang Pilpres

"Cukup banyak (tekanan yang muncul). Kita menyepakati dengan AMIN juga, (adanya) penggunaan suatu instrumen hukum, instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama," kata Sekretaris Jenderal PDI-P itu, Sabtu (18/11/2023).

Tekanan-tekanan itu, menurut Hasto, meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta intimidasi terhadap tim sukses.

Klaim ini juga sudah dibantah Muhaimin Iskandar. Dua partai politik pengusung AMIN, yakni Partai Nasdem dan PKB, juga menepis klaim Hasto. PKS tidak memberikan jawaban.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com