Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berbicara di Retreat KTT APEC, Jokowi Singgung Hak Hidup yang Tak Dimiliki Masyarakat Gaza

Kompas.com - 18/11/2023, 10:08 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengkritisi kondisi yang terjadi terhadap masyarakat di Gaza.

Salah satu yang disampaikan Presiden yakni saat ini jangankan hak untuk membangun, hak hidup bagi masyarakat Gaza pun tidak dihormati.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat membuka pernyataannya dalam APEC Economic Leaders Retret yang diselenggarakan di Mosconce Center, San Francisco, Amerika Serikat, pada Jumat (17/11/2023) waktu setempat.

“Sebelum kita memulai topik kita tentang pembangunan inklusif, mari kita sejenak memikirkan tentang masyarakat di Gaza. Jangankan pembangunan, saat ini hak hidup mereka pun tidak dihormati,” ujar Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden.

Baca juga: Berbicara di KTT APEC, Jokowi Sampaikan 3 Isu Perubahan Iklim

Oleh karenya, Jokowi mendesak para pemimpin APEC untuk bertindak menghentikan perang dan segerakan gencatan senjata.

Selain itu, dia pun meminta agar para pemimpin APEC memastikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza dapat dikirimkan tanpa hambatan.

Selanjutnya, mengenai pembangunan inklusif, Presiden Jokowi menuturkan bahwa APEC perlu memprioritaskan realisasi peluang dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tangguh.

Menurut Kepala Negara, Kawasan Asia Pasifik memiliki potensi besar yakni 62 persen produk domesti bruto (PDB) global dan 48 persen perdagangan dunia berasal dari APEC.

Baca juga: Di APEC CEO Summit, Jokowi: Berinvestasi di Indonesia Pilihan Tepat, Pilihan Menjanjikan

"Dan di tengah situasi dunia tidak menentu, APEC perlu prioritaskan realisasi peluang dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tangguh yang dapat dicapai bersama,” jelasnya.

Untuk mencapai hal tersebut, Presiden menyarankan sejumlah hal. Pertama, diperlukannya semangat kolaborasi.

Presiden menilai bahwa kebersamaan dan strategic trust diperlukan untuk mewujudkan visi APEC 2040.

“Ini kunci untuk pertahankan relevansi APEC sebagai forum ekonomi premier di kawasan,” katanya.

Kedua, Kepala Negara menuturkan bahwa ketahanan ekonomi kawasan perlu diperkuat dalam rangka menjaga ketangguhan dalam rantai pasok global.

Presiden melanjutkan ketergantungan dan dominasi rantai pasok global pada sejumlah ekonomi pun harus dikurangi.

Baca juga: Sejarah APEC, Organisasi Ekonomi Regional di Asia Pasifik

“Negara berkembang harus berperan dan berpartisipasi dalam rantai pasok global, termasuk melalui hilirisasi untuk dukung negara berkembang lakukan lompatan pembangunan,” lanjut Jokowi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com