Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Wanti-wanti Pemerintah Jokowi Bisa Jatuh karena Krisis Politik dan Ekonomi

Kompas.com - 15/11/2023, 14:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla mewanti-wanti akan potensi jatuhnya pemerintahan Presiden Joko Widodo karena krisis di bidang politik dan ekonomi.

JK, sapaan akrabnya, menilai bahwa pemerintahan di Indonesia bakal jatuh apabila menghadapi dua krisis sekaligus, yakni krisis politik dan ekonomi.

"Kemakmurannya tidak capai, adilnya tidak jalan, demokrasinya tidak jalan, maka terjadilah. Karena itulah maka kita harus menghindari itu terjadi pada dewasa ini," kata JK dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Baca juga: JK: Pak Jokowi Bagus Pertamanya, tapi Belum 10 Tahun Sudah Bermasalah

JK menuturkan, pemerintahan Presiden Soekarno runtuh setelah lawan-lawan politiknya ditangkapi, disusul dengan kenaikan harga yang ramai-ramai diprotes oleh masyarakat.

Pada tahun 1998, situasi serupa dialami Presiden Suharto yang pendekatan otoriternya dikecam banyak pihak.

Pada saat bersamaan, Indonesia pun dihantam oleh krisis keuangan dunia yang membuat harga melambung tinggi.

Menurut JK, catatan sejarah itu menunjukkan bahwa krisis politik dan krisis keuangan yang terjadi bersamaan dapat membuat pemerintahan jatuh.

"Jadi dua krisis bersamaan timbul, (krisis) poltiik terjadi, ekonomi terjadi waktu yang bersamaan atau saling mempengaruhi maka jatuhlah suatu pemerintahan. Artinya, demokrasinya tidak jalan, tujuannya tak jalan, yaitu kesejahteraan," ujar JK.

Baca juga: Diintimidasi karena Protes Putusan MK, Ketua BEM UI: Upaya Penyebaran Rasa Takut

Berkaca pada situasi terkini, JK menilai sudah banyak pihak yang menyuarakan kegelisahan mereka atas situasi demokrasi di Indonesia.

JK pun termasuk pihak yang menilai demokrasi di pengujung masa jabatan Jokowi sedang tidak baik-baik saja. 

"Pak Jokowi bagus pertamanya, bukan karena saya ada di situ, saya tahu betul tidak ada masalah. Tapi setelah 10 tahun, ah, seperti tadi dikatakan (demokrasi mulai bermasalah)."

"Belum 10 tahun sudah bermasalah demokrasi kita di Indonesia ini dengan segala macam masalahnya," sambung dia.

Ia pun menilai bahwa retorika pemerintah akan menggelar pemilihan umum dengan aman dan bebas belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Baca juga: Gibran Maju Cawapres berkat Putusan MK yang Kontroversial, PDI-P Dorong Masyarakat Tetap Kawal Demokrasi

Di samping itu, kata JK, dunia pun menghadapi situasi ekonomi yang sulit dan itu telah diakui oleh Pemerintah Indonesia.

Menurut JK, perlu ada kepemimpinan yang menghormati kedaulatan rakyat untuk menghindarkan Indonesia dari potensi krisis politik dan keuangan tersebut.

"Presiden (Jokowi) mengatakan ngeri, Menteri Keuangan mengatakan ngeri, maka kalau ini dampaknya bersamaan, maka kita harus hati-hati. Di situ dibutuhkan suatu kepemimpinan yang kuat, yang menghormati kedaulatan rakyat, artinya kembali ke jalur demokrasi yang baik," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

AHY Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

AHY Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

Nasional
Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur hingga Panen Jagung

Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur hingga Panen Jagung

Nasional
KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan 'Cawe-cawe'

KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan "Cawe-cawe"

Nasional
Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia Jika Keputusan MK Berbeda

Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia Jika Keputusan MK Berbeda

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Nasional
Menkominfo Imbau Masyarakat Tertib: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Menkominfo Imbau Masyarakat Tertib: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Nasional
Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Nasional
Jika MK 'Deadlock', Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Jika MK "Deadlock", Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Nasional
Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Tanggal 24 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Yusril: Prabowo Belum Pasti Hadir di Sidang Putusan MK Besok

Yusril: Prabowo Belum Pasti Hadir di Sidang Putusan MK Besok

Nasional
Jokowi Harap Timnas Indonesia Cetak Banyak Gol Lawan Yordania Malam Ini

Jokowi Harap Timnas Indonesia Cetak Banyak Gol Lawan Yordania Malam Ini

Nasional
Jelang Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Jelang Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com