JK: Pak Jokowi Bagus Pertamanya, tapi Belum 10 Tahun Sudah Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla memandang, sistem demokrasi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami masalah lebih cepat dibandingkan presiden-presiden sebelumnya.

JK, sapaan akrabnya, menilai bahwa kepemimpinan yang demokratis di Indonesia umumnya dapat berjalan selama 10 tahun.

Tetapi, kini demokrasi sudah bermasalah meski belum mencapai 10 tahun.

"Lebih cepatnya terjadi sekarang ini, belum 10 tahun sudah bermasalah demokrasi kita di Indonesia ini dengan segala macam masalahnya," kata JK dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Baca juga: Pilpres 2024: Anies-Muhaimin Nomor Urut 1, Prabowo-Gibran Nomor Urut 2, Ganjar-Mahfud Nomor Urut 3

JK menilai, demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah berjalan dengan baik pada pemerintahan periode pertama Jokowi pada 2014-2019 lalu.

Saat itu, JK menjabat sebagai wapres sehingga ia tahu betul tak ada masalah dalam demokrasi Indonesia.

Namun, belakangan ia menganggap ada masalah dalam demokrasi di Indonesia, sehingga sudah tepat agar masa jabatan presiden dibatasi maksimal 10 tahun.

"Pak Jokowi bagus pertamanya, bukan karena saya ada di situ, saya tahu betul tidak ada masalah. Tapi setelah 10 tahun, ah, seperti tadi dikatakan (demokrasi mulai bermasalah). Karena itu benarlah konstitusi, harus 10 tahun saja pemimpin itu, jangan lebih," kata JK.

Baca juga: Diintimidasi karena Protes Putusan MK, Ketua BEM UI: Upaya Penyebaran Rasa Takut

Beberapa masalah demokrasi yang dimaksud JK antara lain terkait praktik dinasti politik dan nepotisme.

Menurut dia, masalah-masalah itu bahkan muncul lebih cepat di era kepemimpinan Jokowi  dibandingkan presiden-presiden sebelumnya.

JK berpandangan, Presiden Sukarno dan Presiden Suharto sekalipun, dalam 10 tahun pemerintahan awalnya, tidak melakukan praktik politik dinasti dengan menempatkan anak-anak mereka ke tampuk kekuasaan.

Di sisi lain, putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka, kini maju sebagai calon wakil dengan mengubah syarat umur dalam UU Pemilu melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial.

"Walaupun Tutut (Siti Hardijanti Rukmana, anak Suharto) menteri sosial beberapa bulan, tapi tidak berarti (politik dinasti), hanya menteri saja, tidak mau tampuk kekuasaan," ujar dia.