Mahfud MD: Tidak Boleh Ada Kecurangan dan Tekanan Terhadap Kelompok Tertentu Dalam Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak semua pihak untuk melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) 2023 dengan jujur.

Menurut Mahfud, tidak boleh ada kecurangan dan tekanan kepada pihak tertentu dalam pemilu.

"Saya mengingatkan sekali lagi, sekaligus mengajak kita semua untuk melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran berdasarkan prinsip demokrasi yang berkeadaban," ujar Mahfud dalam keterangan resmi pada Senin (13/11/2023).

"Tidak boleh ada kecurangan (dalam pemilu), tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya," ujar dia.

Baca juga: Yakin Jokowi Netral, TPN Ganjar-Mahfud: Supaya Tak Ada Dusta di Antara Kita

Mahfud melanjutkan, aparat keamanan baik TNI maupun Polri harus netral dalam pemilu.

Begitu juga dengan aparatur sipil negara (ASN), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga wajib bersikap netral.

"Supaya pesta demokrasi ini berlanjut sehat, damai dan bermartabat. Harap diingat netralitas aparatur negara, khususnya Polri, TNI dan ASN telah diatur dalam undang-undang (UU) yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," tutur Mahfud.

Di saat yang sama, Mahfud juta meminta agar masyarakat yang berafiliasi dengan kontestan pemilu tetap tertib dan tidak membuat kegaduhan.

Masyarakat juga diminta tidak memproduksi berita dan informasi hoaks.

Baca juga: Dapat Laporan Kecurangan Pemilu, Mahfud: Mungkin Saja Dilakukan Aparat...

"Sebagaimana pula Presiden Jokowi jug sudah berulangkali mengatakan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral, kita ikuti sikap tegas Presiden ini," ungkap Mahfud.

Mahfud yang juga merupakan peserta Pemilu 2024 itu pun mengungkap adanya laporan dugaan kecurangan yang disampaikan kepadanya.

Merujuk dari laporan yang ada, dia menilai dugaan kecurangan itu bisa benar terjadi.

Tapi bisa juga hanya manipulasi informasi. Apabila dugaan kecurangan itu sungguh-sungguh terjadi, mungkin saja itu dilakukan oleh aparat maupun warga sipil biasa.

"Laporan yang saya terima, antara lain dugaan pemasangan parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya, terjadi penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat," kata Mahfud.

"Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi," lanjut dia.

Selain itu, ada pula laporan dari para aktivis dan masyarakat sipil yang melaporkan dugaan intimidasi oleh aparat terhadap aktivitas berekspresi.

Mahfud menambahkan, kejadian itu semua dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara dan kemungkinan juga di daerah lain.