Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Konflik Rusia-Ukraina, Agus Subiyanto Sebut Sistem Keamanan Negara Harus Jadi Prioritas

Kompas.com - 13/11/2023, 11:19 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto menyinggung situasi perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina serta Israel dan Hamas.

Hal itu disampaikan Agus saat mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi Panglima TNI di depan Komisi I DPR RI.

“Hingga saat ini, perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina belum menunjukan tanda-tanda akan berakhir,” ujar Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Menurutnya, situasi itu harus menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa perang bisa terjadi di mana saja.

“Jika menginginkan perdamian bersiaplah untuk perang, adagium di atas harus diingat kembali oleh semua komponen bangsa terutama kita yang berada di ruangan ini,” katanya.

Baca juga: Calon Panglima TNI Agus: Kita Patut Bersyukur Stabilitas Negara Terkendali, di Belahan Bumi Lain Ada Perang

Oleh karena itu, Agus mengatakan, pembentukan sistem keamanan negara harus menjadi prioritas saat ini.

“Patut menjadi renungan kita bahwa konflik bersenjata dan perang terbuka dapat terjadi kapan saja dan dialami oleh negara mana pun,” ujarnya.

Sementara itu, dalam visinya, Agus Subiyanto mengatakan akan mewujudkan TNI yang prima, yakni yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.

Menurutnya, dengan demikian TNI akan memiliki daya tahan dan daya gempur dalam mengatasi gangguan hingga tantangan yang akan membahayakan integritas bangsa dan negara.

Selain itu, Agus Subiyanto mengatakan TNI siap berkolaborasi dengan Polri untuk mewujudkan visi tersebut.

Baca juga: Calon Panglima Agus Subiyanto Jamin TNI Netral pada Pemilu 2024

Diketahui, Agus Subiyanto baru saja dilantik menjadi KSAD pada 25 Oktober 2023.

Kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Agus menjadi calon Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun pada 26 November 2023.

Penunjukan itu diketahui dari Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan ke DPR RI dan diumumkan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani pada 31 Oktober 2023.

Baca juga: Jenderal Agus Subiyanto Tiba di DPR untuk Fit and Proper Test, Ditemani Panglima TNI dan Kapolri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com