Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator Politik: Elektabilitas PDI-P Tertinggi, Disusul Gerindra dan Golkar

Kompas.com - 12/11/2023, 18:21 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) paling tinggi dari simulasi 18 lambang dan nama partai yang diteliti.

Hal ini terungkap dalam temuan survei tatap muka nasional yang dilakukan pada 27 Oktober sampai dengan 1 November 2023 perihal pemilihan anggota DPR jika dilakukan hari ini.

“PDI-P paling banyak dipilih 24,1 persen,” ungkap Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis surveinya, Minggu (12/11/2023).

Baca juga: Litbang Kompas: Jika Tidak Ada Badai Politik, Posisi Elektabilitas Parpol Tak Banyak Berubah

Di bawah PDI-P, ada Partai Gerindra dengan elektabilitas sebesar 14,4 persen. Kemudian, Partai Golkar dengan angka 9,3 persen.

Selanjutnya, ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem yang bersaing ketat. PKB dengan 7,7 persen. Sementara Nasdem dengan 7.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh elektabilitas 6,2 persen. Di bawahnya ada Partai Demokrat 5,2 persen.

Lalu ada Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 4,3 persen dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan angka 3 persen.

Di bawahnya, ada partai non-parlemen yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di posisi ke-10 dengan angka 1,5 persen.

Baca juga: Survei SMRC: PDI-P Kembali Puncaki Elektabilitas Parpol, PPP di Bawah Perindo

Ada delapan Partai Politik yang berada di bawah 1 persen. Mereka adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan 0,9 persen.


Kemudian, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan angka 0,6 persen dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dengan angka 0,2 persen.

Lalu, Partai Buruh dengan angka 0,2 Persen dan Partai Kebangkitan Nasional (PKN) dengan 0,1 persen. Berikutnya, Partai Bulan Bintang (PBB) dengan 0,1 persen dan Partai Ummat dengan 0 persen.

Burhanuddin menuturkan, belum ada perubahan signifikan terkait elektabilitas parpol dibanding survei yang digelar pada pertengahan Oktober lalu. 

"Kecuali Partai Demokrat yang agak meningkat dari sebelumnya. Nasdem juga cenderung meningkat, terutama setelah Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan," jelas Burhanuddin dikutip dari siaran YouTube Indikator Politik Indonesia. 

Baca juga: Survei Poltracking: Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Teratas

Dalam survei 16-20 Oktober lalu, elektabilitas Partai Demokrat 4,4 persen dan Partai Nasdem sebesar 6,8 persen.

Lebih lanjut Burhanuddin menuturkan, partai di bawah 4 persen dalam survei ini, belum tentu tak lolos perlemen. Menginat adanya margin of error dan adanya undecided voters sebanyak 14,9 persen. 

Adapun survei ini dilaksanakan secara tatap muka dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden di 38 provinsi.

Margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com