Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu: RS Indonesia di Gaza Kesulitan Bahan Bakar untuk Nyalakan Generator Listrik

Kompas.com - 12/11/2023, 16:23 WIB
Irfan Kamil,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkapkan, Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza kesulitan bahan bakar untuk menyalakan generator listrik.

Hal ini disampaikan Direktur Perlindungan WNI, Kemenlu, Judha Nugraha usai serangan yang dilancarkan militer Israel ke area sekitar RS Indonesia pada Kamis (9/11/2023), yang membuat listrik padam.

“Saat ini RS kesulitan bahan bakar untuk menjalankan generator listrik,” kata Judha kepada Kompas.com, Minggu (12/11/2023).

Kendati demikian, Kemenlu memastikan serangan Israel ke Gaza tidak mengenai RS Indonesia secara langsung. Namun, serangan tersebut mengenai wilayah sekitar rumah sakit.

Baca juga: Jokowi: RS Indonesia di Gaza Utara Terus Jadi Sasaran Serangan Israel

Akibat serangan ini, tiga dari enam Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kota Gaza akan segera dievakuasi.

“Hingga saat ini kondisi enam WNI tersebut dalam keadaan selamat. Tiga WNI akan segera dievakuasi,” Kata Yudha.

“Tiga WNI memilih tinggal karena alasan tugas kemanusiaan.” imbuhnya.

Diberitakan, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, rumah sakit Indonesia di wilayah Gaza Utara ikut terkena sasaran serangan Israel di Gaza.

Baca juga: Lingkungan RS Indonesia di Gaza Dihantam 11 Rudal, Bagaimana Kondisinya Saat Ini?

Hal itu diungkapkan Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Bisa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (11/11/2023) waktu setempat.

“Di sisi lain, situasi kemanusiaan juga sangat memprihatinkan, rumah sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel dan sudah kehabisan bahan bakar,” kata Jokowi, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (12/11/2023).

Untuk itu, Jokowi meminta semua pihak agar menghormati hukum humaniter internasional.

Jokowi juga mendesak negara-negara anggota OKI segera memulai perundingan damai atas kejadian di Jalur Gaza.

Baca juga: Cerita Dokter RS Indonesia di Gaza, Lihat Senjata Baru Israel dan Bekerja dengan Obor Kecil

“OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan,” kata Jokowi.

“Misalnya mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan mandatnya,” ucap Presiden RI.

Setelah ini, Jokowi rencananya akan melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden Joe Biden pada Senin (13/11/2023).

“Saya akan menyampaikan hasil keputusan OKI kepada Presiden Biden,” tutur Jokowi.

Diketahui, Jalur Gaza memanas belakangan ini sejak Hamas melakukan infiltrasi ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2024.

Setelah itu, Israel nyaris tanpa henti menyerang Tepi Barat dan Jalur Gaza sejak 8 Oktober 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com