Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu: 3 WNI Segera Dievakuasi dari Gaza

Kompas.com - 12/11/2023, 15:57 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tiga dari enam Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kota Gaza, Palestina akan segera dievakuasi.

Hal ini disampaikan Direktur Perlindungan WNI Judha Nugraha usai serangan yang dilancarkan militer Israel ke area sekitar RS Indonesia pada Kamis (9/11/2023) malam.

“Hingga saat ini kondisi enam WNI tersebut dalam keadaan selamat. Ketiga WNI akan segera dievakuasi,” kata Judha kepada Kompas.com, Minggu (12/11/2023).

Baca juga: Kemenlu Pastikan 3 Relawan WNI di Gaza Palestina dalam Kondisi Baik

Judha menjelaskan, tiga orang lainnya memilih tetap tinggal di wilayah tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan kondisi tiga WNI dalam keadaan selamat.

“Ketiga WNI memilih tinggal karena alasan tugas kemanusiaan.” kata Judha.

Lebih lanjut, Kemenlu memastikan serangan Israel ke Gaza tidak mengenai RS Indonesia secara langsung. Namun, serangan tersebut mengenai wilayah sekitar Rumah Sakit.


Di sisi lain, akibat serangan Israel itu aliran listrik di wilayah RS Indonesia padam. Terlebih, bahan bakar juga sulit didapatkan di lokasi tersebut.

“Saat ini RS kesulitan bahan bakar untuk menjalankan generator listrik,” kata Judha.

Diberitakan, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, rumah sakit Indonesia di wilayah Gaza Utara ikut terkena sasaran serangan Israel di Gaza.

Hal itu diungkapkan Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Bisa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (11/11/2023) waktu setempat.

“Di sisi lain, situasi kemanusiaan juga sangat memprihatinkan, rumah sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel dan sudah kehabisan bahan bakar,” kata Jokowi, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (12/11/2023).

Baca juga: Jokowi Tolak Pemikiran One State Solution untuk Penyelesaian Konflik di Gaza

Untuk itu, Jokowi meminta semua pihak agar menghormati hukum humaniter internasional.

Jokowi juga mendesak negara-negara anggota OKI segera memulai perundingan damai atas kejadian di Jalur Gaza.

“OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan,” kata Jokowi.

“Misalnya mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan mandatnya,” ucap Presiden RI.

Baca juga: Jokowi Serukan Gencatan Senjata di Gaza saat KTT OKI

Setelah ini, Jokowi rencananya akan melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden Joe Biden pada Senin (13/11/2023).

“Saya akan menyampaikan hasil keputusan OKI kepada Presiden Biden,” tutur Jokowi.

Diketahui, Jalur Gaza memanas belakangan ini sejak Hamas melakukan infiltrasi ke wilayah Israel pada 7 Oktober silam.

Setelah itu, Israel nyaris tanpa henti menyerang Tepi Barat dan Jalur Gaza sejak 8 Oktober 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com