Kantor DPC PDI-P Solo Didatangi Polisi, Moeldoko Bantah Ada Intervensi Aparat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah adanya intervensi aparat TNI/Polri menjelang Pilpres tahun 2024.

Hal ini disampaikannya terkait patroli yang dilakukan kepolisian di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPC) PDI-P di Jalan Hasanudin, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Solo.

Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo sempat mengeluh dan merasa mendapat intervensi dengan adanya patroli tersebut.

"Enggak adalah, itu. Sama sekali enggak adalah, seorang pimpinan di TNI/Polri yang memberikan petunjuk, apalagi ini berkaitan dengan partai politik. Yang saya pahami selama ini, no (tidak) lah, itu," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

Baca juga: Polisi Bantah Mengintimidasi Kantor DPC PDI-P Solo, Foto-foto Cuma untuk Dokumentasi

Moeldoko menyampaikan, petinggi TNI/Polri kerap menekankan akan menjaga netralitas di tahun politik. Begitu pula Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa TNI/Polri harus netral.

Sama seperti para menteri yang mencalonkan maju Pemilu, TNI/Polri juga dilarang menggunakan sarana-prasarana yang dimiliki untuk kepentingan politik praktis.

"Itu sudah ada aturannya, apalagi mempengaruhi bawahannya untuk berpolitik praktis. Itu sungguh tidak boleh. Jelas aturannya sudah ada," ucap dia.

Kendati demikian, ia tidak memungkiri kemungkinan adanya prajurit di tingkat bawah yang bergerak tidak sesuai komando.

Namun, kata dia, masyarakat punya keleluasaan untuk mengevaluasi, bahkan mengkritisi kejadian tersebut.

Baca juga: Tak Lagi Jadi Bagian DPC PDI-P, Gibran: Silakan Pak Rudy kalau seperti Itu

Sanksi akan diberikan kepada prajurit yang bersangkutan karena keluar dari garis komando.

"Itu sanksinya cukup yang bersangkutan karena bukan menjadi sebuah kebijakan garis komando," ucap Moeldoko.

Lebih lanjut, Panglima TNI 2013-2015 ini meminta masyarakat segera komplain jika ditemukan sebuah pelanggaran terkait netralitas aparat.

Hal ini mengingat garis pelanggarannya sangat jelas dan sudah ditegaskan oleh lembaga masing-masing.

"Presiden berkali-kali mengatakan posisi TNI dan Polri sangat clear, tetapi kalau di bawah ada umpamanya, ada hal-hal yang menyimpang dari arahan Presiden, itu masyarakat bisa komplain," ujar Moeldoko.