Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Berdirinya Partai Demokrat yang Terilhami dari Kekalahan SBY

Kompas.com - 09/11/2023, 14:13 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menjadi salah satu peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Partai Demokrat tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sejarah

Dikutip dari laman resmi Partai Demokrat, berdirinya partai berlambang bintang mercy ini atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini menjabat sebagai ketua majelis tinggi partai.

SBY mendirikan partai ini terilhami oleh kekalahannya pada pemilihan calon wakil presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.

Baca juga: Maju Jadi Caleg DPR Dapil Jakarta 2 dari Partai Demokrat, Syahrial Nasution: Enggak Perlu Koar-koar, Masyarakat Punya Masalah Nyata

Dari kekalahan itu, sejumlah pihak merasa terpanggil untuk memikirkan bagaimana supaya SBY bisa menjadi pemimpin bangsa. Bukan hanya sebagai wakil presiden, namun presiden RI.

Atas gagasan tersebut, beberapa orang, yang salah satunya Vence Rumangkang, menyatakan dukungannya untuk SBY maju ke kursi presiden.

Untuk mewujudkan cita-cita itu, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Pada 12 Agustus 2001, diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY.

Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan membahas persiapan pembentukan partai. Tim itu terdiri dari Vence Rumangkang, Yani Wahid, Achmad Kurnia, Adhiyaksa Dault, Baharuddin Tonti, dan Shirato Syafei.

Baca juga: Pasang Baliho Prabowo-AHY Tanpa Gibran, Partai Demokrat Pastikan Tak Setengah Hati

Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan. Inilah yang menjadi cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat.

Setelah melalui proses perumusan yang panjang, pada 10 September 2001 Partai Demokrat mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan HAM.

Kemudian, 25 September 2001, terbit Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat.

Baca juga: Demokrat Berpeluang Masuk Kabinet, Diprediksi Jadi Batu Loncatan AHY buat 2029

Dengan surat keputusan tersebut, Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia.

Selanjutnya, 9 Oktober 2001, Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor 81 Tahun 2001 tentang Pengesahan Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat.

Puncaknya, 17 Oktober 2002, Demokrat mendeklarasikan diri sebagai partai politik dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakenas) pertama pada 18-19 Oktober 2002 dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat seluruh Indonesia.

Para pimpinan

Kursi ketua umum Demokrat pertama kali diduduki oleh Subur Budhisantoso. Ia menjabat selama 2001-2005.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com