MK Proses Permintaan agar Sidang Ulang Batas Usia Capres-Cawapres Tanpa Anwar Usman

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memproses permintaan penggugat perkara 141/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres supaya hakim konstitusi yang juga ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi), Anwar Usman, tidak terlibat mengadili perkara.

"Kan sudah ada amar putusan MKMK seperti itu. Baik, nanti kami sampaikan juga ke hakim-hakim lain dalam Rapat Permusyawaratan Hakim," ujar ketua panel hakim pada perkara ini, Suhartoyo, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Rabu (8/11/2023).

Selain itu, pengacara pada gugatan ini, Viktor Santoso Tandiasa, menyinggung harapan mereka agar MK bisa memeriksa perkara ini secara cepat jika perbaikan permohonan diserahkan secara cepat pula.

Viktor mengatakan, tujuan pemeriksaan secara cepat itu adalah agar pemilihan umum (pemilu) mendapatkan kembali legitimasinya.

Baca juga: Anwar Usman Tak Nyatakan Mundur dari MK walau Langgar Etik Berat

Sebab, terdapat bakal calon wakil presiden (cawapres) yang pencalonannya tidak bisa dilepaskan dari pelanggaran etik Anwar Usman yang dicopot Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Terhadap permintaan itu, hakim konstitusi Suhartoyo menyampaikan agar penggugat menjalani proses secara normal.

"Artinya, kalau memang bisa lebih cepat mau diserahkan naskah perbaikannya ya silakan. Tapi kami tidak akan terdikte oleh itu," kata Suhartoyo.

"Ada persoalan-persoalan kepaniteraan yang, perkara yang lain kan sudah seperti ban berjalan, kan tidak kemudian bisa. Tapi silakan saja dan apa yang Anda inginkan, supaya juga dipertimbangkan tentang percepatan itu, nanti akan kami sampaikan juga kepada hakim-hakim yang lain," ujarnya lagi.

Baca juga: Gibran Disebut Harus Sadar Diri Bisa Jadi Bakal Cawapres dari Tindakan Tak Etis Pamannya di MK

Materi gugatan adalah Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang sebelumnya telah diubah secara kontroversial lewat Putusan MK 90/PUU-XXI /2023 yang bunyinya menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah".

Gugatan ini dilayangkan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Brahma Aryana (23), yang diregistrasi dengan nomor 141/PUU-XXI/2023.

Brahma mempersoalkan, dalam penyusunan putusan itu, lima hakim konstitusi yang setuju mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pun tak bulat pandangan.

Dari lima hakim konstitusi itu, hanya tiga hakim (Anwar Usman, Manahan Sitompul, Guntur Hamzah) yang sepakat bahwa anggota legislatif atau kepala daerah tingkat apa pun, termasuk gubernur, berhak maju sebagai capres-cawapres.

Namun, dua hakim konstitusi lainnya (Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh) sepakat hanya kepala daerah setingkat gubernur yang berhak maju sebagai capres-cawapres.

Baca juga: Ratusan Guru Besar dan Tokoh Masyarakat Desak Anwar Usman Mundur dari MK

Menurutnya, ini dapat menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan pemaknaan.

Sebab, jika dibaca secara utuh, maka hanya jabatan gubernur lah yang bulat disepakati lima hakim tersebut untuk bisa maju sebagai capres-cawapres.