Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Tunggu Bamus Putuskan Jadwal "Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI

Kompas.com - 07/11/2023, 14:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk memutuskan jadwal fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Dia memperkirakan, uji kelayakan dan kepatutan bisa dilaksanakan pada pekan depan setelah keluarnya jadwal dari rapat Bamus.

"Kalau Bamus belum. Tapi Bamus minggu ini. Jadi kalau enggak hari ini besok atau lusa, pokoknya minggu ini," kata Meutya ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

"Awal pekan depan kita langsung fit and proper," sambungnya.

Baca juga: “Fit and Proper Test” Calon Panglima TNI Digelar antara 10-15 November

Meutya pun berharap agar tahapan fit and proper test itu selesai dalam waktu satu hari.

Jika selesai dalam satu hari, proses selanjutnya adalah verifikasi faktual di mana Komisi I melihat kediaman Agus Subiyanto calon Panglima TNI.

"Jadi itu kita selesaikan semuanya minggu depan. Mudah-mudahan di awal minggu sudah beres semua kalau yang di Komisi I," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan bahwa Agus menjadi calon tunggal pengganti Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Hal ini berdasarkan isi surat presiden (Surpres) tentang calon panglima TNI yang diserahkan langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

“Pimpinan DPR sudah menerima surpres dari presiden terkait dengan usulan pengganti calon panglima TNI yang diusulkan oleh presiden yang mana Laksamana TNI Yudo Margono akan memasuki masa pensiun," kata Puan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com