Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Tidak Boleh Ada Stunting Lagi di Republik Indonesia

Kompas.com - 07/11/2023, 13:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan yang juga bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengatakan, tidak boleh lagi ada stunting di Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang digelar di Jakarta Timur pada Selasa (7/11/2023).

"Tidak boleh ada stunting lagi di Republik Indonesia. Tidak boleh ada anak yang lapar lagi di Indonesia. Tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak minum susu lagi," ujar Prabowo.

Dia lantas menjelaskan, sebagai seorang mantan prajurit yang berkali-kali siap mati untuk negara, Prabowo merasa bangga jika bisa memberi makan kepada seluruh anak Indonesia.

Baca juga: Stunting Harusnya Dicegah, Bukan Diobati

Prabowo lantas berdoa kepada Tuhan agar diberi kesempatan memberi makan untuk anak-anak Indonesia.

"Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku, untuk memberi makan seluruh anak Indonesia," kata Prabowo yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Prabowo meyakini, orangtua di Indonesia nantinya akan bahagia jika anak-anak mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan ceria.

Lebih lanjut Prabowo menegaskan, jika dirinya diberi kesempatan menjadi Presiden, program memberi makan untuk semua anak akan diterapkan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) nasional.

Baca juga: Kepala BKKBN: Stunting Jadi Momok bagi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045

Pemberian makan diberikan untuk anak Indonesia sejak masih dalam kandungan, anak usia dini, anak sekolah hingga anak di pesantren.

"Semua anak Indonesia dan anak yang masih di kandungan ibu kita mau kasih makan. Termasuk usia dini, termasuk semua anak di pesantren," ungkap Prabowo.

"Ini SDM kita akan bangun manusia Indonesia dari dalam kandungan ibunya. Kita kasih makan anak-anak Indonesia, ini tugas, ini bakti mulia kalau saya Presiden, saya bangga memberi makan," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com