Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Jenguk Doni Monardo yang Dirawat di RS

Kompas.com - 07/11/2023, 09:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjenguk Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang sedang dirawat di Rumah Sakit (RS) Siloam, Semanggi, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Dilansir keterangan resmi yang dibagikan staf khusus Doni Monardo, Eggy Massadiah, Presiden tiba di RS Siloam sekitar pukul 07.30 WIB.

"Bapak Presiden Joko Widodo berkunjung ke RS Siloam Semanggi untuk membesuk sekaligus mendoakan Pak Doni Monardo," kata Eggy.

Baca juga: Eks Kepala BNPB Doni Monardo Dirawat di Rumah Sakit, Keluarga: Keadaannya Stabil

Eggy menjelaskan, Presiden Jokowi memasuki rumah sakit langsung masuk lift menuju lantai 29.

Kepala Negara disambut istri Doni Monardo, Santi Monardo dan keluarga lainnya.

"Presiden nampak mendoakan mantan Kepala BNPB 2019-2021 itu. Setelah itu Presiden menyempatkan berbincang dengan keluarga bersama tim dokter yang merawat Doni," ungkap Eggy.

Eggy menambahkan, Presiden Jokowi Berada di RS selama sekitar 30 menit.

Sebagaimana diketahui, Doni Monardo yang merupakan Kepala BNPB periode 2019-2021 sedang menjalani perawatan karena sakit.

Hal tersebut terungkap melalui sebuah video pernyataan dari adik kandung Doni, Ogi Rulino.

Video tersebut dikirim langsung oleh Egy Massadiah pada 22 September 2023 lalu.

Baca juga: Mantan Kepala BNPB Doni Monardo Dirawat Intensif, Purnawirawan TNI AD Gelar Doa Bersama

"Kami sebagai adik kandung Letjen TNI Purnawirawan Doni Monardo, ingin menyampaikan keadaan Bapak Doni Monardo pada saat ini," kata Ogi.

"Benar bahwa Pak Doni Monardo sedang dirawat secara intensif di suatu rumah sakit, di bawah pengawasan tim dokter," lanjut dia.

Ogi mengungkapkan kondisi Doni saat itu dalam keadaan stabil. Dia pun meminta semua pihak mendoakan kesembuhan bagi Doni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com