Prabowo-Gibran Dianggap Neo Orba oleh PDI-P, Fadli Zon: Lebih Tepat New Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menampik anggapan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang mengatakan bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calan wakil presiden (bacawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah cerminan dari neo orde baru.

Menurutnya, Prabowo selalu mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dalam langkah politiknya.

“Saya kira tuduhan itu kurang tepat ya. Apa yang terjadi di dalam proses selama ini juga dalam proses yang demokratis,” ucap Fadli di Monas, Jakarta, Minggu (5/11/2023).

Ia menyatakan, perjuangan Prabowo untuk menjadi presiden tak bisa dianggap melanggar prinsip demokrasi dan konstitusi.

Baca juga: PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Cerminan Neo Orde Baru

Pasalnya, Prabowo berproses cukup lama. Mulai dari awal membentuk Partai Gerindra itu sendiri.

“Jadi kita tidak ujuk-ujuk (tiba-tiba) langsung loncat atau lakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi,” ucap dia.

Baginya, Prabowo-Gibran justru menggambarkan new reformasi. Meski begitu Fadli tak menjelaskan dengan rinci apa yang disebutkannya itu.

“Menurut saya, lebih tepat dikatakan new reformasi,” sebutnya.

Baca juga: Pak Prabowo Punya Jurus Menggoda, Bujuk Rayunya Pindahkan Dukungan Satu Keluarga

Di sisi lain, Fadli meminta para pendukung Presiden Joko Widodo tak menerapkan standar ganda.

Ia tak ingin hanya karena Jokowi saat ini memiliki sikap politik yang berbeda dengan pendukungnya, maka kinerjanya selama ini dianggap negatif.

“Saya kira apa yang terjadi ini kan bagian dari proses politik yang sudah biasa. Jadi tidak perlu bersedih hati, tidak boleh menangis,” imbuh dia.

Baca juga: Luhut Disambangi Jokowi di Singapura, Kesehatan Berangsur Pulih dan Dukungan pada Prabowo-Gibran

Sebelumnya, Djarot menyatakan bacapres-bacawapres PDI-P Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen untuk memperkuat demokrasi.

Ia menyatakan rakyat semakin cerdas melihat rekayasa hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

“Spiritualitas bangsa Indonesia mengajarkan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang demi ambisi kekuasaan, dan cinta terhadap keponakan, lalu MK dikebiri, dan demokrasi pun mati," tutur Djarot dalam keterangan PDI-P, Sabtu (4/11/2023).