Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Giliran Situs Kemhan.go.id jadi Target Serangan Malware "Stealer"

Kompas.com - 04/11/2023, 10:53 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peretasan terhadap situs pemerintah terjadi lagi. Kali ini, laman resmi Kementerian Pertahanan, Kemhan.go.id, yang menjadi sasaran hacker.

Analisis dari Pakar keamanan siber Pratama Dahlian Persadha menduga, peretasan terjadi akibat pelaku melakukan akses ilegal memanfaatkan kebocoran data pribadi sejumlah pegawai.

Pasalnya, ia menemukan indikasi data pribadi sejumlah pegawai Kemenhan digunakan pelaku untuk membobol dan mencuri data.

Secara rinci, ada 667 user serta 37 karyawan yang data pribadinya mengalami kebocoran.

Baca juga: Situs Diretas, Kemenhan Disarankan Minta Pegawai Jaga Keamanan Data Pribadi

“Bentuk standar dari pencurian informasi yaitu mengumpulkan informasi login, seperti nama pengguna dan kata sandi, yang dikirimkan ke sistem lain melalui e-mail atau melalui jaringan,” kata Pratama dalam keterangan tertulis, Jumat (3/11/2023).

Serangan stealer

Pelaku peretasan memiliki akun anonim "Two2". Pratama menduga peretas menggunakan malware "Stealer".

Dalam berbagai kasus, malware ini biasanya mencuri informasi yang dapat menghasilkan uang untuk penyerang.

Baca juga: Situs Kemenhan RI Diduga Diretas Menggunakan Perangkat Stealer

Hasil peretasan kemudian dijual melalui unggahan di situs BreachForums yang biasa digunakan untuk menjual hasil peretasan.

Menurut penelusuran, pelaku diduga mencuri data sebesar 1,64 Terabyte (TB) dari situs Kemenhan.

Bukan data rahasia

Kendati demikian, kemungkinan besar data yang diretas bukanlah sebuah dokumen yang termasuk kategori rahasia.

Kementerian Pertahanan pun menyatakan, data sensitif tetap aman.

Kepala Biro Humas Kemenhan Brigjen Edwin Adrian Sumantha mengatakan, data-data yang diretas merupakan data seperti pendaftaran komponen cadangan (komcad) dan siaran pers atau PPID.

Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan RI Brigjen Edwin Adrian Sumantha saat ditemui di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan RI Brigjen Edwin Adrian Sumantha saat ditemui di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Edwin menyebutkan, dokumen atau data sensitif tidak disimpan di laman kemhan.go.id.

Namun, pihaknya memutuskan untuk menonaktifkan laman kemhan.go.id usai peretasan terjadi.

“Sebagai langkah preventif dan guna keperluan assessment tersebut, situs Kemenhan untuk sementara dinonaktifkan,” katanya, Jumat (3/11/2023).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com