Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Giliran Situs Kemhan.go.id jadi Target Serangan Malware "Stealer"

Kompas.com - 04/11/2023, 10:53 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peretasan terhadap situs pemerintah terjadi lagi. Kali ini, laman resmi Kementerian Pertahanan, Kemhan.go.id, yang menjadi sasaran hacker.

Analisis dari Pakar keamanan siber Pratama Dahlian Persadha menduga, peretasan terjadi akibat pelaku melakukan akses ilegal memanfaatkan kebocoran data pribadi sejumlah pegawai.

Pasalnya, ia menemukan indikasi data pribadi sejumlah pegawai Kemenhan digunakan pelaku untuk membobol dan mencuri data.

Secara rinci, ada 667 user serta 37 karyawan yang data pribadinya mengalami kebocoran.

Baca juga: Situs Diretas, Kemenhan Disarankan Minta Pegawai Jaga Keamanan Data Pribadi

“Bentuk standar dari pencurian informasi yaitu mengumpulkan informasi login, seperti nama pengguna dan kata sandi, yang dikirimkan ke sistem lain melalui e-mail atau melalui jaringan,” kata Pratama dalam keterangan tertulis, Jumat (3/11/2023).

Serangan stealer

Pelaku peretasan memiliki akun anonim "Two2". Pratama menduga peretas menggunakan malware "Stealer".

Dalam berbagai kasus, malware ini biasanya mencuri informasi yang dapat menghasilkan uang untuk penyerang.

Baca juga: Situs Kemenhan RI Diduga Diretas Menggunakan Perangkat Stealer

Hasil peretasan kemudian dijual melalui unggahan di situs BreachForums yang biasa digunakan untuk menjual hasil peretasan.

Menurut penelusuran, pelaku diduga mencuri data sebesar 1,64 Terabyte (TB) dari situs Kemenhan.

Bukan data rahasia

Kendati demikian, kemungkinan besar data yang diretas bukanlah sebuah dokumen yang termasuk kategori rahasia.

Kementerian Pertahanan pun menyatakan, data sensitif tetap aman.

Kepala Biro Humas Kemenhan Brigjen Edwin Adrian Sumantha mengatakan, data-data yang diretas merupakan data seperti pendaftaran komponen cadangan (komcad) dan siaran pers atau PPID.

Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan RI Brigjen Edwin Adrian Sumantha saat ditemui di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan RI Brigjen Edwin Adrian Sumantha saat ditemui di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Edwin menyebutkan, dokumen atau data sensitif tidak disimpan di laman kemhan.go.id.

Namun, pihaknya memutuskan untuk menonaktifkan laman kemhan.go.id usai peretasan terjadi.

“Sebagai langkah preventif dan guna keperluan assessment tersebut, situs Kemenhan untuk sementara dinonaktifkan,” katanya, Jumat (3/11/2023).

Terjunkan tim

Untuk memperbaiki, Kemenhan telah menurunkan Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

Baca juga: Situs Kemenhan.go.id Diduga Diretas, Pihak Kemenhan Buka Suara

Hal ini dilakukan untuk mendalami peretasan dengan melakukan assessmen terhadap jaringan data dan internet di lingkungan Kemenhan.

“Ini dilakukan agar tim CSIRT dapat menyelidiki dugaan peretasan data dengan lebih mendalam dan mengidentifikasi akar permasalahannya,” ujar Edwin di kesempatan yang sama.

Hingga saat ini, akun kemhan.go.id masih tidak aktif dan sulit diakses.

Baca juga: Pakar Temukan Celah Kelemahan Lain di Situs Kemenhan Usai Diretas

Adapun agar kejadian tidak berulang, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) disarankan memerintahkan seluruh pegawai mengubah kata sandi akun surel sampai media sosial, yang diduga bocor dan digunakan oleh pelaku peretasan buat membobol situs dan mencuri data.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com