Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Pastikan Mahfud Sepakati Dokumen Visi-Misi meski Tak Terlibat Penyusunannya

Kompas.com - 02/11/2023, 16:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Narasi dan Konten Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Roby Muhamad, memastikan bahwa Mahfud sudah menyepakati isi dokumen visi-misi meski tak terlibat langsung dalam penyusunannya.

Bahkan, ia menyebutkan, Mahfud MD terlibat dalam memastikan semua visi misi telah mengakomodasi unsur hukum.

"Prof Mahfud melihat bahwa isu tadi kepastian hukum ada di seluruh 8 gerak cepat visi-misi ini," kata Roby dalam konferensi pers di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Baca juga: Mahfud Geleng-geleng Ditanya soal Baliho Gambar Dirinya dan Ganjar Diturunkan, Sebut Tidak Penting

Roby mengatakan, TPN sempat berkomunikasi langsung dengan Mahfud terkait visi-misi yang telah disusun itu.

Hal itu dilakukan setelah Mahfud diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai cawapres Ganjar Pranowo.

"Jadi, begitu keputusan Prof Mahfud menjadi pasangan dari Mas Ganjar, tim langsung berkomunikasi dengan beliau," kata Roby.

TPN, sebut Roby, merasa beruntung karena memiliki Mahfud yang dinilai memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan, khususnya pada bidang hukum.

Oleh sebab itu, Mahfud disebut memeriksa dan memastikan unsur hukum telah ada di segala bidang kehidupan masyarakat yang dicanangkan dalam visi-misi.

"Misalnya isu ekonomi kreatif, hak intelektual urusan hukum. Isu pendidikan tadi bisa dibahas yaitu urusan hukum juga, bagaimana mengatur lembaga pendidikan, isu ekonomi investasi itu pun urusan kepastian hukum," tambah dia.

Baca juga: Membandingkan Visi-Misi Kesehatan Ganjar, Prabowo, dan Anies

Terlebih, Roby menyebut Mahfud bukan tokoh yang baru di pemerintahan.

Menurut dia, Mahfud sudah paham seluk beluk persoalan negara, begitu juga solusi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan ke depan.

"Kami sangat beruntung dan Prof Mahfud ini bukan orang yang kemarin sore di pemerintahan, beliau pernah jadi Menteri Pertahanan, Anggota DPR, Menko Polhukam," imbuh Roby.

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD, mengaku tidak terlibat dalam pembahasan visi-misi yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Kamis (19/10/2023).

"Saya kan baru diberi tahu (akan menjadi bakal cawapres) tanggal 17 sore. Tim (pemenangan) ini sudah lama berjalan," kata Mahfud dalam jumpa pers, Minggu (22/10/2023).

"Sehingga ketika ke KPU kemarin, saya di-brief dulu tentang visi-misinya, ternyata sangat luar biasa, bagus. Saya merasa, semua apa yang saya pikirkan selama ini tentang persoalan Indonesia (sudah termuat)," jelas dia.

Baca juga: Menilik Isu yang Jadi Prioritas Pasangan Capres-Cawapres dari Dokumen Visi-Misi

Mahfud menyanjung visi-misi tersebut yang dianggap komprehensif, tak hanya menyangkut ekonomi dan investasi, tetapi juga menyangkut penataan politik dan penegakan hukum.

Ia juga menilai, visi-misi tersebut sudah memuat konsep soal pengembangan bangsa ke arah yang lebih bermartabat, merdeka, bersatu, dan berdaulat sesuai amanat konstitusi.

"Sesudah saya baca, waduh sudah hebat ini, tinggal melaksanakan," ucap Menko Polhukam itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com