Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jamu Para Capres di Istana, Jokowi Suguhkan Soto Lamongan hingga Bebek Panggang

Kompas.com - 30/10/2023, 13:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjamu tiga bakal calon presiden (capres) untuk makan siang di Istana Merdeka pada Senin (30/10/2023) siang.

Presiden pun menyuguhkan sejumlah hidangan dalam agenda makan siang itu. 

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, menu makan ini adalah nasi putih, soto lamongan, ayam kodok, sapi lada hitam, bebek panggang, cumi goreng, udang goreng telur asin, kailan cah sapi, es laksamana mengamuk, serta es jeruk.

Baca juga: 3 Bacapres Kenakan Batik Motif Parang Saat Makan Siang Bareng Jokowi, Apa Maknanya?

Adapun ketiga bakal capres hadir di Istana sekitar pukul 12.30 WIB dan kompak memakai pakaian batik lengan panjang.

Di ruang makan tersebut, ketiganya lalu duduk mengelilingi meja bundar warna putih.

Presiden Joko Widodo duduk di sisi barat. Kemudian, di sisi kanan Jokowi duduk bakal capres Ganjar Pranowo.

Sedangkan di sisi sebelah kiri Presiden duduk bakal capres Prabowo Subianto sehingga Ganjar dan Prabowo duduk berhadapan.

Sementara itu, Anies Baswedan tampak duduk di seberang Presiden Jokowi diapit oleh Ganjar dan Prabowo.

Baca juga: Jokowi Ajak Capres Prabowo, Ganjar, dan Anies Makan Siang di Istana Merdeka

Saat para wartawan dipersilakan mengabadikan momen tersebut, terdengar percakapan para bakal capres bersama Presiden.

Bakal capres Ganjar Pranowo sempat mengatakan bahwa di kampung halaman Prabowo Subianto tidak memakan nasi sebagai makanan pokok.

"Karena di kampungnya Pak Prabowo di Banyumas itu makannya enggak makan nasi. Tapi pakai lontong, kupat," tutur Ganjar.

Selain itu, Presiden Jokowi sempat menawarkan sayur kepada bakal capres Anies Baswedan.

"Pak Anies, ini sayurnya ini. Kelihatannya enak," kata Jokowi.

"Iya, Pak," jawab Anies.

Baca juga: Anies Akan Hadiri Undangan Makan Siang Bersama Jokowi di Istana Negara

Diketahui, pada Pemilu 2024 terdapat tiga pasangan yang mendaftar. Mereka adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Anies-Cak Imin diusung Partai Nasdem, PKB, dan PKS, sedangkan Ganjar-Mahfud diusung PDI-P, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura.

Sedangkan Prabowo-Gibran diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, Prima, dan PSI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com