Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Dugaan Pemerasan SYL, Ketua KPK Firli Bahuri Disarankan Nonaktif

Kompas.com - 28/10/2023, 15:53 WIB
Abba Gabrillin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri diminta untuk segera nonaktif dari jabatannya.

Hal itu disampaikan mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya.

"Apabila Firli tidak mengundurkan diri, maka marwah KPK yang akan turun. Saya mendorong agar Firli segera mundur dari jabatannya," ujar Yudi kepada Kompas.com, Sabtu (28/10/2023).

Baca juga: Usai Penggeledahan, Rumah Firli Bahuri di Bekasi Tetap Dijaga Polisi

Menurut Yudi, biasanya pemberhentian atau penonaktifan jabatan pimpinan KPK hanya bisa dilakukan apabila ada yang berstatus tersangka.

Namun, Firli diharapkan dapat mengedepankan kepentingan KPK secara lembaga, bukan hanya kepentingan pribadi.

"Jangan sampai tingkat kepercayaan KPK yang semakin tergerus," kata Yudi.

Diberitakan sebelumnya, rumah Firli Bahuri di Bekasi, Jawa Barat digeledah oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Kamis.

Penyidik datang dan berjaga tepat di depan pos satpam blok A1/A2 sejak pukul 10.00 WIB. Akses ke dalam klaster perumahan pun dibatasi. Awak media hanya bisa menunggu di sekitar blok tersebut.

Baca juga: Dicecar Dewas KPK soal Pertemuan Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo, Nurul Ghufron Mengaku Tak Tahu

Penggeledahan itu berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Dugaan pemerasan itu diperkuat dengan beredarnya foto Firli Bahuri sedang berbincang dengan Syahrul di sebuah lapangan badminton, ketika Syahrul belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Dugaan pemerasan itu lalu dilaporkan pihak Syahrul ke Polda Metro Jaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com