Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoaks Sudah Mulai Menggunakan AI, Kominfo Minta Masyarakat Lebih Hati-hati

Kompas.com - 27/10/2023, 13:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Semuel A Pangerapan mengatakan, masyarakat harus waspada terhadap penggunaan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dalam menciptakan hoaks.

Menurut Semuel, masyarakat harus hati-hati karena penggunaan AI yang semakin canggih.

"Khususnya kita juga ingin mengingatkan sudah mulai digunakannya AI dalam menciptakan hoaks. Kemarin mungkin teman-teman juga sudah melihat bahwa video Presiden tahun 2015 dilakukan editing menggunakan AI," ujar Semuel dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring pada Jumat (27/10/2023).

"Dan seolah olah presiden mengucapkannya dalam bahasa Mandarin dan itu kita lihat. Harapan kita Masyarakat mulai hati-hati karena penggunaan AI ini sudah semakin canggih dan sudah mulai bisa digunakan untuk melakukan editing-editing," jelasnya.

Baca juga: Menkominfo Bagikan 3 Tips Agar Masyarakat Bisa Hindari Hoaks Pemilu

Menurut Semuel, kunci agar masyarakat tidak terpapar hoaks yang dibuat menggunakan AI adalah mencari informasi dari sumber-sumber terpercaya. Salah satunya dari media massa mainstream yang ada saat ini.

"Karena tidak mungkin berita berita besar tidak diliput oleh media media. Itu harapan kami, dan dengan demikian kita bisa menekan penggunaan, penyebaran hoaks khususnya hoaks yang kalau kita lihat itu hampir seperti aslinya," jelas Semuel.

"Itu sangat penting karena pasti dengan kemajuan teknologi ini para pemain-pemain pun juga sudah mulai menggunakan teknologi ini," tambahnya.

Baca juga: Menkominfo: Hoaks Pemilu Paling Banyak Ditemukan di Facebook

Diberitakan sebelumnya, sebuah video yang menampilkan Presiden Joko Widodo sedang berpidato dalam bahasa mandarin menjadi viral di media sosial.

Dalam video tersebut, tampak Presiden yang mengenakan setelan jas sedang berpidato di atas podium sambil membaca teks.

Namun demikian, dalam video itu Kepala Negara terdengar menggunakan bahasa mandarin selama berpidato. Dalam narasi sejumlah unggahan juga disebutkan "Presiden Jokowi Berbahasa Mandarin".

Kementerian Kominfo pun merespons viralnya video tersebut.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Kominfo pada Jumat, video tersebut dinyatakan sebagai disinformasi atau hoaks.

Kementerian Kominfo juga menyatakan bahwa video tersebut merupakan hasil editan yang menyesatkan.

Baca juga: Beredar Video Jokowi Pidato Berbahasa Mandarin, Kemenkominfo Nyatakan Hoaks

Pasalnya, secara visual, video tersebut identik dengan video yang diunggah oleh kanal YouTube The U.S. - Indonesia Society (USINDO) pada 13 November 2015.

"Namun, telah diedit sedemikian rupa dengan teknologi artificial intelligence (AI) “deepfake”," tulis Kominfo dalam penjelasannya.

"Presiden Jokowi tidak menggunakan bahasa Mandarin saat pidato tersebut, sehingga ini adalah bentuk disinformasi," demikian lanjutan keterangan dari Kominfo.

Kementerian Kominfo pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika mendapatkan informasi yang dapat dimanipulasi dan/atau diselewengkan.

Masyarakat diminta selalu merujuk sumber-sumber terpercaya seperti situs pemerintah dan/atau media yang kredibel.

"Kementerian Kominfo juga sedang melakukan take down dan memberikan label disinformasi atas konten tersebut," tambah keterangan dari Kominfo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com