Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Secara De Facto Gibran Tak Lagi di PDI-P, tapi Tak Ada Pemecatan

Kompas.com - 27/10/2023, 07:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka secara otomatis tak lagi menjadi bagian dari PDI-P.

Hal ini disampaikan sejumlah elite PDI-P pada Kamis (26/10/2023), sehari setelah PDI-P Gibran mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyatakan, Gibran tak lagi bersama partai banteng moncong putih.

Melalui sebuah keterangan pers yang disebarkan kepada awak media, Komarudin yang biasa mengurusi pemanggilan para kader banteng 'bermasalah' angkat bicara mengenai Gibran.

Baca juga: Ketua DPP: Tanpa Diberhentikan, Rakyat Sudah Anggap Gibran Keluar dari PDI-P

Komarudin menyebut karier politik Gibran sudah selesai di PDI-P setelah resmi menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto.

Dia kemudian mengingatkan pesan dan arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kepada setiap kader untuk tidak boleh bermain dua kaki.

“Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari KIM (Koalisi Indonesia Maju). Jadi, teman-teman wartawan santai saja. Tidak perlu heboh," kata Komarudin dalam keterangannya, Kamis.

Anggota DPR Fraksi PDI-P menganggap, keluarnya kader adalah hal biasa di PDI-P. Sebab, dia sudah terbiasa melihat kader yang berpindah, berhenti atau beralih ke partai politik lain.

Dia menilai, Gibran sudah tidak tegak lurus dengan instruksi partai yang menekankan larangan untuk tidak bermain dua kaki.

"Tapi ingat, keluar satu kader, ada banyak kader-kader partai baru yang potensial bergabung dengan Partai dan TPN Ganjar-Mahfud,” kata Bung Komar, panggilan akrabnya.

Komarudin pun mempersilakan masyarakat untuk melihat karakter putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Menurutnya, masyarakat berhak menilai Gibran karena merupakan sosok bakal calon pemimpin Indonesia ke depan.

Baca juga: Gibran Tak Masalah jika Dicap Pengkhianat karena Jadi Cawapres Prabowo

Meski begitu, Komarudin juga mengaku memiliki hak untuk membandingkan Gibran dengan bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD.

"Kalau mau dibandingkan sesama calon wapres, siapa yang meragukan Prof. Mahfud MD dengan latar belakang pendidikan, integritas, pengalaman, dan karakternya. Jadi tenang dan optimis saja. Terus kerja dan turun ke bawah," tutur anggota DPR Fraksi PDI-P ini.

PDI-P tagih etika politik Gibran

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDI-P (TKRPP PDI-P) Ahmad Basarah mengingatkan Gibran soal etika politik dalam keanggotaan partai.

Basarah mengatakan, setelah dianggap sudah keluar partai, mestinya Gibran mengundurkan diri secara resmi. Hal itu kini ditagih PDI-P sebagai bagian etika berpolitik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com