Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akui Masih Ada Polisi Korupsi, Kabareskrim: Jadi PR Kita Bersama

Kompas.com - 25/10/2023, 17:28 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengakui masih ada anggota polisi yang berperilaku koruptif. Namun ia memastikan, perilaku tersebut terus diberantas.

Pemberantasan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menanamkan kultur bekerja dengan jujur di instansi Polri. Meski ia mengaku penanaman ini tidak mudah mengingat ada sekitar 245.000 anggota Polri.

"Berat memang kultural, 245.000 anggota Polri tidak mudah. Semua langkah-langkah sudah dilakukan. Pak kapolri sendiri sudah memberikan penekanan penegakan, tindak tegas terhadap mereka yang melakukan tindakan koruptif dan memberikan reward kepada mereka yang bisa bekerja dengan baik," kata Wahyu dalam acara Konferensi Hukum Nasional di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

Baca juga: Eks Kabareskrim Polri yang Pernah Tersandung Korupsi Susno Duadji Jadi Bakal Calon Anggota DPR RI

"Tapi ya tidak, masih terus ada, terus ada. Ini tidak mudah, menjadi PR kita bersama," imbuh dia.

Wahyu menyampaikan, kepolisian sudah melakukan reformasi untuk melumpuhkan praktik korupsi sejak tahun 1997. Reformasi tersebut meliputi bidang struktural, instrumental, hingga kultural.

Lalu, melakukan penguatan pengawasan dalam rangka penyidikan maupun pembinaan fungsi. Hal ini sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, hingga pihaknya membuka pengaduan langsung dari masyarakat.

Wahyu menyampaikan, upaya tersebut sedikit demi sedikit membuahkan hasil.

Tingkat kepatuhan pengisian LHKPN misalnya, sudah meningkat mencapai lebih dari 95 persen.

"Saat ini juga banyak sekali pengaduan yang masuk, termasuk terhadap instansi kami sendiri. Bareskrim diadukan, tidak masalah. Anggota polisi yang nakal diadukan, untuk bersih-bersih itu suatu hal yang baik," beber Wahyu.

Baca juga: Kabareskrim Bongkar Peran Sindikat Narkoba Jaringan Fredy Pratama

Lebih lanjut Wahyu menuturkan, tindak korupsi terjadi karena kerakusan (greedy), bukan karena kecilnya gaji atau kebutuhan hidup yang makin meningkat.

Sebab dia tidak memungkiri, banyak pula masyarakat yang bergaji kecil namun tetap berperilaku jujur dan cenderung menghindari perilaku koruptif.

Di sisi lain, korupsi terjadi karena ada kesempatan. Seseorang dengan jabatan tinggi misalnya, bisa saja berperilaku koruptif bila sejak awal tidak ditanamkan nilai-nilai kejujuran.

"Tinggal mau atau tidak (melakukan korupsi), semua tergantung bagaimana kita membangun diri masing-masing," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com