Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gibran Jadi Cawapres Prabowo, PDI-P Ditengarai "Bermain 2 Kaki"

Kompas.com - 25/10/2023, 06:05 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) diperkirakan tidak bakal mendepak anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming, dari keanggotaan partai setelah diusung menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto.

Jika hal itu dilakukan oleh PDI-P maka dinilai bisa menutup peluang partai itu masuk kembali ke lingkar kekuasaan, jika pasangan Prabowo-Gibran memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Boleh jadi pemecatan terang-terangan juga berpeluang menutup pintu bagi PDI-P untuk tetap berada di dalam pemerintahan jika Prabowo-Gibran memenangkan pemilihan Presiden 2024," kata pengamat politik Jannus TH Siahaan saat dihubungi pada Selasa (24/10/2023).

"Jadi dengan tetap mempertahankan status Gibran sebagai kader, jika Gibran berhasil masuk Istana, statusnya adalah sebagai kader PDI-P," sambung Jannus.

Baca juga: Besok Daftar ke KPU, Prabowo Mengaku Belum Tahu Status Gibran di PDI-P

Jannus memperkirakan, jika PDI-P langsung memecat Gibran seperti yang dilakukan terhadap Budiman Sudjatmiko justru akan memberikan pembenaran terhadap isu keretakan hubungan antara Megawati dan Presiden Jokowi.

Di sisi lain, jika PDI-P memecat Gibran justru bisa menyulut reaksi masyarakat buat mempertanyakan keberadaan PDI-P di dalam pemerintahan dan keberadaan menteri-menteri asal PDI-P di kabinet pemerintahan Jokowi.

"Lalu akhirnya akan membuat hubungan Megawati dan Jokowi seperti halnya realitas hubungan Surya Paloh dengan Megawati," ucap Jannus.

Persoalan lainnya, kata Jannus, jika PDI-P memecat Gibran saat ini maka hal itu sama saja memicu konflik terbuka antara Megawati dan Presiden Jokowi.

Baca juga: PDI-P Anggap Gibran Punya Hak Dicalonkan jadi Cawapres, tapi...

Jika hal itu terjadi, posisi PDI-P secara politik dianggap semakin rentan terpojok.

"Pasalnya, Presiden Jokowi bisa saja menggunakan kekuasaan dan wewenangnya sebagai presiden untuk melakukan berbagai tekanan kepada PDI-P dan kader-kader PDI-P sendiri, seperti fakta yang dialami oleh Partai Nasdem," papar Jannus.


PDI-P dianggap memahami posisi Gibran yang merupakan salah satu kader mereka kuat secara politik.

Sebab Gibran yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo didukung ayahnya, Presiden Joko Widodo, para pendukungnya dan pendukung sang ayah, serta partai politik pengusung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Baca juga: Gibran yang Belum Pernah Bersanding dengan Prabowo Usai Deklarasi dan Diamnya PDI-P...

Sampai saat ini terdapat 8 partai politik yang bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan Partai Demokrat.

Sedangkan PDI-P bersama partai politik mitra koalisinya juga mengusung capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Megawati jauh-jauh hari sudah memperingatkan supaya kadernya tidak bersikap mendua menjelang pemilihan umum dan presiden.

Bahkan dia mengancam akan kader yang bermanuver di luar ketetapan partai dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres.

Baca juga: Pengamat Nilai PDI-P Sedang Wait and See Terkait Sikap terhadap Gibran

Pasangan Prabowo-Gibran dijadwalkan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (25/10/2023).

Sedangkan bakal capres-cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sudah mendaftarkan diri ke KPU pada Kamis (19/10/2023) lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com