Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies-Cak Imin Janjikan Cuti Melahirkan untuk Ayah jika Menang Pilpres 2024

Kompas.com - 24/10/2023, 08:29 WIB
Singgih Wiryono,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dan wakil presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menjanjikan adanya cuti melahirkan untuk seorang ayah.

Hal tersebut tertuang dalam misi keenam yang digagas pasangan AMIN, yaitu mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa.

"Memberikan perhatian penuh dan bantuan kepada ibu hamil, memastikan implementasi cuti hamil dan melahirkan untuk ibu disertai dengan menghadirkan cuti bagi ayah," tulis dokumen visi misi AMIN, dikutip Kompas.com, Selasa (24/10/2023).

Baca juga: Gibran Didukung Jadi Cawapres Prabowo, Cak Imin: Tidak Ada Lawan yang Berat bagi Amin

Selain itu, pasangan yang diusung tiga partai yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem itu berkomitmen menyediakan tempat penitipan anak yang terjangkau dan ruang laktasi di ruang publik.

Komitmen mereka juga terkait dengan menghadirkan rasa aman bagi kaum ibu dengan memastikan perlindungan berbagai bentuk kekerasan, termasuk dalam rumah tangga.

Di sisi lain, pasangan AMIN juga akan memastikan biaya hidup terjangkau untuk keluarga di Indonesia.

"Memastikan biaya hidup terjangkau sebagai upaya dukungan negara dalam memastikan kesejahteraan setiap keluarga," tulis dokumen tersebut.

Baca juga: Cak Imin: AMIN Menang, Kita Selamatkan Palestina!

Dari sisi anak, paslon AMIN ini berjanji akan menghadirkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan terjangkau.

"Menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas untuk kesehatan fisik dan mental," tulis dokumen tersebut.

Terakhir, pasangan AMIN bertekad memberikan fasilitas pembekalan dan pengayaan bagi orangtua dan calon orangtua, memperkuat kelembagaan penyiapan pendidikan keluarga hingga mendorong peran keluarga dalam membentuk generasi bebas narkoba.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com