Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies-Cak Imin Janjikan 15 Juta Lapangan Kerja Baru jika Terpilih Jadi Presiden dan Wakil Presiden

Kompas.com - 23/10/2023, 07:58 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjanjikan 15 juta lapangan kerja jika terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.

Hal itu tertuang dalam misi kedua Amin, yaitu pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, upah berkeadilan, kemajuan ekonomi, dan pemerataan.

"Menciptakan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru termasuk pekerjaan hijau/ green jobs pada 2025-2029," tulis dokumen visi misi Anies-Cak Imin dikutip Kompas.com, Senin (23/10/2023).

Baca juga: Anies-Cak Imin Dapat Restu Cucu Mbah Dalhar Watucongol Maju Pilpres 2024

Dalam submisi kedua penciptaan lapangan kerja, pasangan Amin ini menyebut akan menciptakan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor, termasuk manufaktur untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,45 persen di tahun 2023 menjadi 3,5-4 persen pada 2029 nanti.

Selain menyinggung isu lapangan kerja, Anies dan Cak Imin juga menjanjikan perbaikan bantuan sosial dengan perbaikan ketepatan sasaran.

Paslon yang pertama mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres di KPU ini juga berjanji akan meningkatkan program bantuan yang bersifat tidak langsung seperti insentif dan kebijakan penumubuhan sektor riil yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

"Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui pendekatan multisektor dengan target menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,36 persen (Maret 2023) menjadi 4-5 persen (2029) dan kemiskinan ekstrem 0 persen (2026)," tulis dokumen visi misi Amin.

Pada misi kedua ini, Anies-Cak Imin juga menyinggung pemerataan ekonomi, kesetaraan akses bagi kelompok perempuan dan kelompok rentan untuk berkarya.

Baca juga: Selesai Jalani Pemeriksaan Kesehatan 8 Jam, Anies: Prosesnya Cepat, Ringkas, dan Efisien

Pasangan calon ini juga mendorong kebijakan fiskal sebagai pendorong pertumbuhan seperti meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak untuk meningkatkan rasio pajak dari 10,4 persen (2022) menjadi 13-16 persen di tahun 2029.

Begitu juga terkait kebijakan moneter yang didorong mendukung stabilitas makroekonomi, sektor keuangan yang tangguh dan efisien, tentang iklim investasi dan kemudahan berusaha dan tentang kelembagaan keuangan negara.

Anies-Imin juga menyinggung hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan jaringan logistik, serta ekonomi maritim dan kelautan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com