Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo-Gibran Bakal Daftar Pilpres 2024 ke KPU 25 Oktober

Kompas.com - 22/10/2023, 20:22 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto menyatakan, dirinya bakal mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 25 Oktober 2023.

Prabowo menyampaikan itu usai mengumumkan putra Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presidennya.

"Pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU," ujar Prabowo dalam jumpa pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (22/10/2023).

Baca juga: Gibran Tak Hadir Saat Dideklarasikan Prabowo Jadi Cawapres

Menurut rencana, Prabowo dan Gibran akan berangkat bersama-sama dari kediamannya di Jalan Kertanegara menuju ke Kantor KPU yang berada di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Namun, Prabowo tidak menjelaskan secara rinci perihal rencana pendaftaran ke KPU.

"Saya kira itu pengumuman yang sudah ditunggu-tunggu," ucapnya.

"Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum," imbuh Prabowo.

Sebagai informasi, dalam deklarasi ini, Gibran tak hadir di kediaman Prabowo.

Namun sebelumnya, Gibran telah menemui para elite partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM), usai diusung Partai Golkar sebagai bakal cawapres Prabowo.

Beberapa elite yang ditemui Gibran yaitu Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

 

Serta Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

Baca juga: Prabowo Resmi Umumkan Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres

Pada hari ini, Presiden Jokowi juga menyatakan merestui Gibran menjadi cawapres Prabowo usai diusulkan dan didukung Partai Golkar. Hal itu disampaikan Jokowi di depan Prabowo, usai memimpin Apel Hari Santri Nasional 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com